MASAKINI.CO – Aktivis perempuan, Suraiya Kamaruzzaman, menyoroti minimnya perhatian terhadap isu perempuan di Aceh pasca MoU Helsinki.
Meskipun sejumlah kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan telah dibuat, seperti Qanun Pemberdayaan Perempuan, implementasinya dinilai belum optimal.
Menurut Suraiya, masalah mendasar ada pada minimnya anggaran yang dialokasikan untuk isu-isu perempuan. Berdasarkan data anggaran yang mendukung perempuan hanya sebesar 0,12 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
“Angka itu sangat kecil, padahal persoalan kekerasan terhadap perempuan di Aceh sangat tinggi,” kata Suraiya dalam diskusi publik di Banda Aceh, Jumat (13/12/2024).
Pendiri Flower Aceh ini juga menyoroti berbagai permasalahan perempuan yang mendesak, seperti pernikahan anak, rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, stunting, dan angka kematian ibu.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mengalokasikan program untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan membangun kesadaran masyarakat agar lebih menerima perempuan sebagai pemimpin.
“Termasuk partisipasi perempuan di politik juga masih rendah padahal perempuan itu lebih dari setengah populasi Aceh,” ucapnya.
Suraiya berharap pada kepemimpinan mendatang, Muzakir Manaf (Mualem) sebagai Gubernur Aceh adanya keberpihakan lebih besar terhadap perempuan. Apalagi Mualem pernah menjabat sebagai wakil Gubernur Aceh beberapa tahun lalu.
“Sebagai salah satu tokoh yang pernah memimpin Aceh, Mualem punya kesempatan untuk menunjukkan dukungan nyata terhadap perempuan di Aceh,” tambahnya.
