MASAKINI.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur 2024 pada Kamis (9/1/2025) kemarin.

MK memeriksa permohonan yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Aceh Timur nomor urut 1 Sulaiman-Abdul Hamid.

Dalam Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut, pemohon merasa dirugikan akibat dugaan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam proses pemungutan suara.

Pemohon menyoroti keterlibatan pejabat daerah, terutama kepala desa dan aparatur desa, dalam memenangkan pasangan calon nomor urut 3 Iskandar Usman Al Farlaky-Zainal Abidin.

Kuasa hukum pemohon, Kamaruddin, mengatakan pihaknya melampirkan sejumlah bukti dan dalil terkait berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan keterlibatan kepala desa dan aparatur desa di Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur.

“Para pejabat tersebut diduga secara aktif mengarahkan warga untuk memilih pihak terkait yang akhirnya memperoleh suara dalam jumlah besar di berbagai TPS,” katanya.

Kamaruddin juga membeberkan adanya deklarasi yang dilakukan oleh forum kepala desa di Kecamatan Madat untuk mendukung salah satu pasangan calon.

“Ini kemudian berimplikasi pada 17 desa. Dukungan tersebut dihadiri 17 desa dan berpengaruh terhadap perolehan suara,” sebutnya.

Pihaknya meminta MK untuk membatalkan hasil rekapitulasi suara dan memerintahkan pemungutan suara ulang di Kabupaten Aceh Timur.