Bank Aceh Bantah Ada Dualisme Kepemimpinan

MASAKINI.CO – Manajemen Bank Aceh Syariah membantah isu dualisme kepemimpinan di tubuh bank daerah tersebut.

Sekretaris Perusahaan Bank Aceh, Iskandar, menegaskan bahwa seluruh operasional dan struktur organisasi bank tetap berjalan normal dan terkendali. Menurutnya seluruh aktivitas bisnis dan layanan perbankan di seluruh kantor cabang tetap berjalan dengan lancar.

“Tidak ada kekosongan apalagi dualisme dalam tubuh Bank Aceh Syariah,” ujar Iskandar, Rabu (23/4/2025).

Ia mengakui bahwa terdapat kekosongan pada beberapa posisi direktorat bidang, namun proses pengajuan calon pengurus baru ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah berlangsung dan akan diselesaikan sesuai ketentuan.

Dalam pertemuan antara OJK Aceh dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada 8 April lalu, Kepala OJK Aceh, Daddi Peryoga meminta agar pemegang saham pengendali segera mengusulkan nama Direktur Utama definitif, guna memperkuat prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Proses pengajuan ini diharapkan rampung paling lambat Juni 2025.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Komisaris Utama Azwardi, Komisaris Independen M. Gaussyah, Plt Sekda M. Nasir Syamaun, serta sejumlah pejabat Setda Aceh.

Iskandar menyebutkan, hingga akhir triwulan I 2025, total aset Bank Aceh tumbuh 3,76 persen menjadi Rp29,3 triliun. Pembiayaan naik 8,41 persen mencapai Rp20,6 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 4,78 persen menjadi Rp24,6 triliun, dan laba bersih tercatat sebesar Rp101,04 miliar atau tumbuh 4,08 persen. Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) juga tercatat rendah.

“Pertumbuhan ini adalah cerminan komitmen kami dalam menjaga kepercayaan nasabah serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Aceh,” lanjutnya.

Bank Aceh juga memastikan seluruh dana simpanan nasabah aman dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

Lebih jauh, Iskandar menambahkan bahwa capaian positif Bank Aceh turut memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan dividen yang disalurkan kepada Pemerintah Aceh dan seluruh kabupaten/kota selaku pemegang saham.