MASAKINI.CO – Ribuan pekerja di Aceh masih belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari potensi 711.707 karyawan di seluruh Aceh, hanya 328.276 orang yang aktif terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh, Akmil Husein, menegaskan pihaknya akan melakukan pengawasan dan monitoring agar perusahaan memenuhi kewajibannya.
“Belum semua perusahaan mengikutsertakan pekerjanya. Pemerintah Aceh, dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan, akan terus melakukan monitoring ke perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh,” kata Akmil, Senin (15/9/2025).
Sebagai bentuk penguatan regulasi, Akmil menyebut setiap proses pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) kini mensyaratkan lampiran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawannya yang bekerja di perusahaan terkait.
Di samping itu, terkait Upah Minimum Provinsi (UMP), Akmil menjelaskan sebagian besar perusahaan formal berskala menengah hingga besar di Aceh telah menerapkannya sesuai ketentuan. Namun, untuk usaha kecil dan sektor UMKM, besaran upah masih disesuaikan berdasarkan kesepakatan pekerja dan pengusaha.
“Untuk perusahaan besar dan sedang, wajib mengikuti UMP. Sedangkan untuk UMKM, fleksibilitas tetap ada, namun tidak boleh menyalahi prinsip keadilan,” tambah Akmil.
Discussion about this post