MASAKINI.CO – Polda Aceh mendorong percepatan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk komoditas emas dan minerba sebagai solusi yang sah dan berkelanjutan.
Direktur Reskrimsus Polda Aceh, Kombes Zulhir Destrian, menegaskan WPR bukan sekadar wacana, melainkan pintu keluar agar aktivitas tambang rakyat tidak lagi berbenturan dengan hukum.
“WPR ini adalah jalan tengah. Tambang tetap jalan, masyarakat mendapat manfaat, dan daerah memperoleh PAD. Yang penting, semuanya diatur dan diawasi,” ujarnya, Jumat (26/9/2025).
Saat ini, baru tiga kabupaten yang mengusulkan blok WPR dengan titik koordinat jelas, yakni Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Gayo Lues. Sementara daerah lain masih tertahan, terutama karena sebagian aktivitas tambang berada di kawasan hutan lindung sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut.
Zulhir mengingatkan, daerah yang lamban mengusulkan WPR akan terus menghadapi persoalan tambang ilegal yang kerap menimbulkan kerugian besar, baik secara hukum maupun lingkungan.
“Kalau tidak segera ditata, tambang ilegal akan terus jadi masalah laten,” tegas mantan Kapolres Pidie itu.
Upaya pembentukan WPR sebelumnya dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama dinas terkait di Aula Bhara Daksa Ditreskrimsus Polda Aceh, 17 September lalu. FGD juga menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 500.10.25/2656 tentang usulan WPR.
Polda Aceh juga merancang mekanisme koordinasi yang lebih praktis: membentuk forum komunikasi lewat grup WhatsApp antarwilayah agar proses pengusulan WPR berjalan cepat, terbuka, dan mudah diawasi.
“Tambang ilegal yang saat ini berada di kawasan hutan lindung dan sungai akan dilakukan survei terlebih dahulu sebelum diusulkan serta berkoordinasi dengan DPRK setempat,” ujarnya.
