MASAKINI.CO – Kemudahan akses pengecekan status kesejahteraan secara online justru memunculkan persoalan baru. Sejumlah warga mengeluhkan data yang dinilai tidak akurat, sehingga mereka tetap tercatat dalam kategori mampu meski kondisi ekonomi sebenarnya terbilang sulit.
Ketidaksesuaian data tersebut berdampak langsung pada kewajiban membayar iuran BPJS secara mandiri, yang dinilai memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah.
Salah satu warga, Lina, mengaku masih masuk dalam kategori desil 8 ke atas, meskipun saat ini tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. “Suami sudah tidak ada, tapi kami tetap masuk desil tinggi. Kami tidak punya uang untuk bayar BPJS,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Ia menjelaskan, penilaian tersebut diduga dipengaruhi oleh data lama, seperti daya listrik rumah yang tercatat sebesar 1.500 watt. Padahal, kondisi ekonomi keluarganya telah berubah drastis.
“Dulu memang pakai AC dan listrik 1.500 watt, tapi sekarang sudah lama tidak dipakai karena tidak sanggup bayar listrik,” katanya.
Fenomena ini menyoroti persoalan serius dalam sistem pendataan kesejahteraan yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat. Data yang tidak diperbarui secara berkala berpotensi menyebabkan salah sasaran dalam penentuan penerima bantuan.
Akibatnya, warga yang seharusnya berhak mendapatkan subsidi justru terbebani kewajiban iuran, sementara bantuan tidak tepat menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Masyarakat pun berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dan pembaruan data secara menyeluruh agar penetapan tingkat kesejahteraan lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.
Discussion about this post