Sekda Aceh Lantik Sejumlah Pejabat, Kejar Percepatan Kinerja dan Anggaran

MASAKINI.CO – Pemerintah Aceh kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik sejumlah pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Aceh, Selasa (12/5/2026).

Pelantikan yang berlangsung di Meuligoe Gubernur Aceh itu dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mewakili Gubernur Aceh.

Dalam sambutan tertulis gubernur yang dibacakan Sekda Aceh, para pejabat yang baru dilantik diminta menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan integritas, sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Aceh juga menegaskan pelantikan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari langkah memperkuat kapasitas birokrasi agar lebih responsif dan profesional dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas birokrasi agar semakin responsif, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat,” kata M. Nasir saat membacakan sambutan gubernur.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, T. Kamaruzzaman atau Ampon Man, mengatakan pelantikan dilakukan untuk mempercepat kinerja pemerintahan di tengah dorongan peningkatan realisasi program dan anggaran daerah.

Menurutnya, hingga 11 Mei 2026 realisasi keuangan Pemerintah Aceh telah mencapai 26,09 persen, sedangkan realisasi fisik berada di angka 29,09 persen. Pemerintah menargetkan capaian tersebut meningkat menjadi 29,23 persen untuk realisasi keuangan dan 32,23 persen untuk realisasi fisik pada akhir Mei.

“Para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menjadi motor penggerak percepatan kinerja di instansi masing-masing serta cepat menyelesaikan hambatan program,” ujar Ampon Man.

Selain mempercepat penyerapan anggaran, Pemerintah Aceh juga mendorong optimalisasi tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk pemulihan pascabencana agar tepat sasaran dan memberi dampak langsung kepada masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah turut menargetkan percepatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2026 yang harus rampung paling lambat 30 Juni mendatang, dengan fokus pada belanja prioritas termasuk penguatan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).