Pemerintah Aceh Jelaskan Skema Bantuan Pertanian Rp2,5 Triliun dari Kementan

MASAKINI.CO – Pemerintah Aceh menegaskan bantuan senilai Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk pemulihan sektor pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh tetap berjalan sesuai mekanisme.

Dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi lahan pertanian, pengadaan alat dan mesin pertanian, serta penyediaan benih dan bibit bagi petani.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir untuk menjelaskan hasil pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman terkait dukungan anggaran penanganan dampak bencana hidrometeorologi.

M. Nasir menjelaskan, dari total anggaran Rp2,5 triliun, sebanyak Rp515 miliar berada pada Satuan Kerja (Satker) Daerah, yang terdiri atas alokasi untuk Pemerintah Aceh sebesar Rp9,7 miliar dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp505,3 miliar. Hingga 6 Agustus 2026, realisasi anggaran tersebut telah mencapai 50,3 persen.

Ia menegaskan, dana pada Satker Daerah tidak masuk ke kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota, melainkan dikelola melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh di bawah Kementerian Keuangan.

Sementara itu, sekitar Rp2 triliun lainnya dikelola Satker Pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, benih padi dan jagung, serta bibit kopi, kakao, kelapa, dan karet.

Menurut M. Nasir, bantuan tersebut tidak disalurkan dalam bentuk uang tunai, tetapi melalui program dan barang yang langsung diterima pemerintah daerah maupun kelompok penerima manfaat.

Saat ini prosesnya masih berada pada tahap pengajuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), verifikasi, pembibitan, serta distribusi alat dan mesin pertanian yang sebagian telah diterima pemerintah kabupaten/kota.

Data Pemerintah Aceh menunjukkan bencana hidrometeorologi telah berdampak pada 57.485 hektare sawah, terdiri atas 27.437 hektare rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, dan 120 hektare sawah hilang.

Untuk mempercepat pemulihan, rehabilitasi dan optimalisasi lahan pada sawah dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang kini telah berjalan di areal seluas 40.852 hektare.

Di sektor perkebunan, luas lahan terdampak mencapai 60.438 hektare. Dari jumlah tersebut, proses pemulihan telah berjalan pada 40.418 hektare melalui tahapan pengajuan CPCL, verifikasi, dan pembibitan yang dilaksanakan oleh Satker Pusat dan Balai Kementerian Pertanian di Medan.