MASAKINI.CO – MPU Aceh menilai penanganan kasus dugaan jarimah liwath yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh perlu dilihat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. MPU menjelaskan, persoalan utama dalam kasus tersebut terletak pada tidak terpenuhinya unsur jarimah liwath sebagaimana dirumuskan dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.
Kepala MPU Aceh, Faisal Ali, mengatakan qanun saat ini mendefinisikan liwath secara spesifik sebagai perbuatan memasukkan zakar ke dalam dubur. Sementara berdasarkan informasi yang dibahas dalam pertemuan MPU, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya perbuatan tersebut.
“Makna liwath yang didefinisikan dalam qanun ini sangat sempit, yakni memasukkan zakar ke dalam dubur. Sedangkan dalam kasus ini tidak ada bukti yang menyatakan adanya perbuatan tersebut. Karena itu, kasus ini tidak memenuhi unsur yang diatur dalam qanun,” kata Faisal usai pertemuan terbatas antara MPU Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh, dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh di Kantor MPU Aceh, Lampeunerut, Aceh Besar, Senin (16/11/2026).
Menurut Faisal, ketentuan hukum harus menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah dan diproses sesuai Qanun Jinayat. Karena itu, suatu perkara tidak dapat dipaksakan masuk ke dalam kategori tertentu apabila unsur yang disyaratkan dalam aturan tidak terpenuhi.
Dari pembahasan tersebut, MPU menilai perlu adanya kajian terhadap rumusan jarimah liwath dalam Qanun Jinayat. Faisal mendorong Pemerintah Aceh dan DPRA mengevaluasi ketentuan tersebut agar pengaturannya lebih jelas dan dapat menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah ketentuan dalam Qanun Jinayat yang mengatur perbuatan seperti zina, ikhtilat, dan khalwat. Menurutnya, pengaturan terkait liwath juga perlu dikaji lebih lanjut agar batasan perbuatan dan unsur hukumnya memiliki kejelasan.
Faisal juga menegaskan bahwa tidak berlanjutnya kasus tersebut bukan karena Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya melindungi pihak yang bersangkutan. Ia menyebut, pengungkapan kasus justru berawal dari inisiatif pemerintah kota, bukan laporan masyarakat.
“Tidak ada upaya pelindungan dalam kasus ini, tapi ini murni kekosongan hukum,” sebutnya.
MPU Aceh berharap persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Aceh dan DPRA dalam penyempurnaan Qanun Jinayat. Dengan aturan yang lebih jelas, pelaksanaan syariat Islam di Aceh diharapkan memiliki landasan hukum yang tegas dan memberikan kepastian dalam penanganan setiap perkara.








Discussion about this post