MASAKINI.CO – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengusulkan revisi Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat agar ketentuannya lebih mengakomodasi persoalan LGBT dan berbagai persoalan lain yang berkembang di masyarakat.
Ketua MPU Aceh, Faisal Ali, mengatakan usulan tersebut mengacu dari perkara yang melibatkan jarimah liwath antara eks Kepala Inspektorat Banda Aceh, FD bersama seorang mahasiswa berinisial AM.
Faisal mengungkapkan, dirinya telah menyampaikan dorongan revisi qanun tersebut secara pribadi kepada Ketua DPRA dalam pertemuan silaturahmi, Senin (16/11/2026). Dalam pertemuan itu, Ketua DPRA disebut telah menyatakan komitmen untuk melakukan revisi pada 2027.
“Secara pribadi, bukan dalam bentuk tausiah, kita sudah menyampaikan kepada Ketua DPRA. Kebetulan tadi pagi ada silaturahmi dengan Ketua DPRA, sudah kita sampaikan dan beliau sudah menyatakan komitmennya di tahun 2027 untuk merevisi ini,” kata Faisal.
Menurut Faisal, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam revisi tersebut adalah rumusan jarimah liwath dalam Qanun Jinayat.
Karena itu, MPU berharap Pemerintah Aceh dan DPRA dapat segera membahas penyempurnaan Qanun Jinayat. Revisi tersebut diharapkan dapat memperjelas ketentuan hukum sehingga lebih mampu mengakomodasi persoalan LGBT dan hal-hal lain yang menjadi perhatian dalam penerapan syariat Islam di Aceh.








Discussion about this post