MASAKINI.CO – Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Syarifah Rahmatillah, menilai terdapat kesenjangan normatif dalam Qanun Hukum Jinayat yang perlu menjadi perhatian dalam upaya penyempurnaan regulasi di Aceh.
Hal itu disampaikan Syarifah dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait Hukum Jinayat yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Kota Banda Aceh (IKAMBA) di Aula Bapelkes, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, Qanun Hukum Jinayat merupakan bagian dari hukum positif sehingga penerapannya harus berpedoman pada asas legalitas dan kepastian hukum. Dengan demikian, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai jarimah apabila unsur delik yang disyaratkan dalam ketentuan hukum tidak terpenuhi.
“Jika unsur delik yang tersedia tidak terpenuhi, aparat penegak hukum, jaksa maupun hakim tidak boleh menciptakan delik baru melalui penafsiran. Di sinilah asas legalitas harus kita tegakkan,” ucapnya.
Syarifah menyebut kondisi tersebut sebagai normative gap atau kesenjangan normatif. Artinya, norma hukum telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya mampu menjangkau berbagai bentuk perbuatan yang berkembang di tengah masyarakat.
Karena itu, ia menilai persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui pembenahan regulasi, bukan dengan memaksakan penerapan ketentuan yang tidak sesuai. Proses penyempurnaan qanun juga harus dilakukan secara terukur dan didukung kajian akademik.
Ia mendorong evaluasi dilakukan melalui pemetaan persoalan, pengumpulan fakta, serta peninjauan kembali terhadap norma yang berlaku. Menurutnya, penyempurnaan regulasi tidak seharusnya hanya didasarkan pada satu kasus, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan hukum masyarakat dalam jangka panjang.
“Partisipasi masyarakat bukan hanya diperlukan untuk mendukung penegakan Syariat Islam, tetapi juga untuk mengidentifikasi ketika hukum yang ada ternyata membutuhkan penyempurnaan,” ujarnya.








Discussion about this post