MASAKINI.CO
No Result
View All Result
Jumat, November 20, 2026
  • Beranda
  • News
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Olahraga
  • Cerita
  • Foto
  • Video
No Result
View All Result
  • Beranda
  • News
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Olahraga
  • Cerita
  • Foto
  • Video
No Result
View All Result
MASAKINI.CO
Home News

Lem Faisal Usul Revisi Qanun Jinayat Dimulai Awal 2027, Minta MPU Diberi Ruang 

Alya Ulfa by Alya Ulfa
20 November 2026
in News
0

Ketua MPU Aceh, Faisal Ali dalam forum diskusi yang diselenggarakan di Bapelkes Banda Aceh, Jumat (20/11/2026) | Foto: Alya Ulfa/masakini.co

Share on FacebookShare on Twitter

MASAKINI.CO – Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali atau Lem Faisal, mendorong evaluasi dan penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat menyusul polemik penanganan perkara yang melibatkan mantan pejabat Inspektorat Kota Banda Aceh. Ia mengusulkan pembahasan revisi qanun tersebut mulai dilakukan pada awal 2027.

Menurut Lem Faisal, polemik perkara yang berkembang di masyarakat perlu disikapi dengan memahami seluruh proses penanganannya. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum mengetahui fakta dan tahapan pemeriksaan yang telah dilakukan.

RelatedPosts

Presiden Setujui Blang Padang Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Ajukan Isbat

Harga Emas Banda Aceh Ambruk Rp280 Ribu, Pertama Kali Turun di Bawah Rp7 Juta

IKAMBA Soroti Kekosongan Aturan dalam Qanun Jinayat, Minta Dilakukan Penyempurnaan

“Perlu dilakukan tabayyun. Kita harus melihat persoalan ini secara utuh, termasuk proses pemeriksaan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh aparat,” katanya dalam FGD yang diselenggarakan IKAMBA, Jumat (20/11/2026).

Ia menilai polemik tersebut perlu menjadi bahan evaluasi, baik terhadap penerapan aturan maupun kecukupan ketentuan dalam Qanun Hukum Jinayat.

Menurutnya, regulasi yang disusun manusia memiliki keterbatasan dan dapat menghadapi persoalan baru seiring perkembangan masyarakat. Karena itu, aturan yang belum mampu mengakomodasi persoalan tertentu perlu dikaji kembali agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya.

Lem Faisal mengatakan, evaluasi juga penting untuk melihat hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Dengan demikian, perbaikan regulasi tidak hanya berorientasi pada persoalan yang sedang ramai dibicarakan, tetapi juga mengantisipasi perkembangan persoalan hukum pada masa mendatang.

Ia mengusulkan pembahasan revisi Qanun Hukum Jinayat dimulai pada awal 2027. Selain itu, ia mengemukakan gagasan agar MPU Aceh diberi ruang untuk mengeluarkan fatwa terhadap persoalan-persoalan baru yang belum terakomodasi dalam ketentuan qanun.

Sebagai contoh, ia menyinggung pengalaman MPU Aceh dalam merespons perkembangan praktik perjudian daring melalui fatwa. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membahas mekanisme pengkajian persoalan baru.

Namun, fatwa keagamaan dan ketentuan pidana memiliki fungsi serta kedudukan yang berbeda. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lem Faisal berharap FGD tersebut dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan regulasi jinayat di Aceh. Menurutnya, aturan yang jelas diperlukan agar dapat menjawab perkembangan persoalan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penerapannya.

Tags: evaluasi Qanun JinayatFGD Qanun Hukum Jinayathukum jinayat acehIKAMBALem FaisalMPU AcehQanun Hukum JinayatRevisi Qanun Jinayat
Previous Post

Pemulihan Bencana Belum Tuntas, Banjir Kembali Berdampak pada 25 Ribu Warga Aceh

Next Post

Presiden Setujui Blang Padang Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Ajukan Isbat

Related Posts

IKAMBA Soroti Kekosongan Aturan dalam Qanun Jinayat, Minta Dilakukan Penyempurnaan

by Alya Ulfa
20 November 2026
0

MASAKINI.CO – Ikatan Mahasiswa Kota Banda Aceh (IKAMBA) mendorong Pemerintah Aceh dan pihak terkait menyempurnakan Qanun Hukum Jinayat. Sejumlah ketentuan...

MPU Aceh Usulkan Revisi Qanun Jinayat untuk Atur Persoalan LGBT

by Riska Zulfira
16 November 2026
0

MASAKINI.CO – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengusulkan revisi Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat agar ketentuannya lebih mengakomodasi persoalan LGBT...

MPU Aceh Beri Penjelasan soal Kasus Jarimah Liwath Eks Kadis Inspektorat

by Riska Zulfira
16 November 2026
0

MASAKINI.CO – MPU Aceh menilai penanganan kasus dugaan jarimah liwath yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh perlu dilihat berdasarkan...

Next Post

Presiden Setujui Blang Padang Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Ajukan Isbat

Discussion about this post

CERITA

Perempuan Memimpin, Belajar dari Rahmah El Yunusiyah hingga Kebijakan Kemenag

20 November 2026

Toleransi dan Keberagaman dari Lampu Berbeda Pancarkan Cahaya yang Sama

18 November 2026

Liburan Akhir Tahun: Perjalanan Pulang dan Makna Kepedulian

16 November 2026

Menuntaskan Rasa Penasaran di Kediaman Jokowi yang Tak Pernah Sepi

15 November 2026

TERPOPULER

Plugin Install : Popular Post Widget need JNews - View Counter to be installed
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Privacy

Copyright © 2025 - masakini.co

No Result
View All Result
  • Daerah
  • News
  • Nasional
  • Internasional
  • Olahraga
  • Cerita
  • Foto
  • Video

Copyright © 2025 - masakini.co