MASAKINI.CO – Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali atau Lem Faisal, mendorong evaluasi dan penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat menyusul polemik penanganan perkara yang melibatkan mantan pejabat Inspektorat Kota Banda Aceh. Ia mengusulkan pembahasan revisi qanun tersebut mulai dilakukan pada awal 2027.
Menurut Lem Faisal, polemik perkara yang berkembang di masyarakat perlu disikapi dengan memahami seluruh proses penanganannya. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum mengetahui fakta dan tahapan pemeriksaan yang telah dilakukan.
“Perlu dilakukan tabayyun. Kita harus melihat persoalan ini secara utuh, termasuk proses pemeriksaan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh aparat,” katanya dalam FGD yang diselenggarakan IKAMBA, Jumat (20/11/2026).
Ia menilai polemik tersebut perlu menjadi bahan evaluasi, baik terhadap penerapan aturan maupun kecukupan ketentuan dalam Qanun Hukum Jinayat.
Menurutnya, regulasi yang disusun manusia memiliki keterbatasan dan dapat menghadapi persoalan baru seiring perkembangan masyarakat. Karena itu, aturan yang belum mampu mengakomodasi persoalan tertentu perlu dikaji kembali agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya.
Lem Faisal mengatakan, evaluasi juga penting untuk melihat hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Dengan demikian, perbaikan regulasi tidak hanya berorientasi pada persoalan yang sedang ramai dibicarakan, tetapi juga mengantisipasi perkembangan persoalan hukum pada masa mendatang.
Ia mengusulkan pembahasan revisi Qanun Hukum Jinayat dimulai pada awal 2027. Selain itu, ia mengemukakan gagasan agar MPU Aceh diberi ruang untuk mengeluarkan fatwa terhadap persoalan-persoalan baru yang belum terakomodasi dalam ketentuan qanun.
Sebagai contoh, ia menyinggung pengalaman MPU Aceh dalam merespons perkembangan praktik perjudian daring melalui fatwa. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membahas mekanisme pengkajian persoalan baru.
Namun, fatwa keagamaan dan ketentuan pidana memiliki fungsi serta kedudukan yang berbeda. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lem Faisal berharap FGD tersebut dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan regulasi jinayat di Aceh. Menurutnya, aturan yang jelas diperlukan agar dapat menjawab perkembangan persoalan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penerapannya.









Discussion about this post