MASAKINI.CO – Pemerintah Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh untuk memperoleh kepastian hukum atas status tanah Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
Langkah tersebut menyusul persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan status lahan bersejarah itu sebagai tanah wakaf. Persetujuan tersebut disampaikan melalui surat Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, tertanggal 9 November 2026.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan Menko Yusril atas dukungan penyelesaian persoalan tanah Blang Padang yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Aceh.
“Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti surat Pak Menko Kumham Imipas mengenai pelaksanaan isbat wakaf tersebut,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Jumat (20/11/2026).
Menurut Mualem, persetujuan Presiden menjadi langkah penting dalam penyelesaian status Blang Padang. Pemerintah Aceh selanjutnya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melengkapi dokumen permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Ia berharap proses tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum sehingga status lahan memiliki kepastian dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Yang terpenting adalah bagaimana persoalan ini dapat diselesaikan secara baik, bermartabat, dan memberikan kepastian hukum. Kita tentu berharap seluruh pihak dapat mendukung proses ini sehingga tidak ada kepentingan yang diabaikan, dan nilai sejarah serta keagamaan Blang Padang tetap terjaga,” ujarnya.
Dalam penyelesaian tersebut, pemerintah pusat juga menyiapkan lahan pengganti bagi Kementerian Pertahanan RI untuk diperuntukkan bagi Kodam Iskandar Muda. Pengadaan lahan baru itu akan difasilitasi melalui Kementerian Keuangan sebagai kompensasi atas pengalihan fungsi lahan Blang Padang.
Ketentuan tersebut tercantum dalam surat Menko Kumham Imipas bernomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026 yang ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Dalam Negeri RI.
Dalam surat itu, Yusril meminta Gubernur Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai bagian dari upaya memperoleh kepastian hukum secara formal. Untuk mendukung proses tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia ditugaskan mengawal koordinasi bersama Pemerintah Aceh.
Mualem menegaskan, seluruh tahapan penyelesaian akan ditempuh secara arif dan bijaksana dengan mengedepankan musyawarah serta ketentuan hukum.
“Ini bukan semata-mata persoalan status sebidang tanah, tetapi juga menyangkut sejarah, marwah, dan nilai spiritual masyarakat Aceh. Karena itu, penyelesaiannya kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan musyawarah, serta berlandaskan ketentuan hukum,” tegasnya.








Discussion about this post