Vaksinasi Petugas Publik Mulai Pekan Depan

MASAKINI.CO – Program vaksinasi Covid-19 terus dikebut. Kemarin (11/2) Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengumumkan sudah ada 1 juta tenaga kesehatan (nakes) yang divaksin. Pekan depan giliran petugas publik yang akan mendapatkan vaksin.

Nakes yang sudah datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk divaksin hampir 1,3 juta orang. Namun, ada sebagian yang memiliki komorbid dan sedang hamil.

Mereka tidak diperkenankan untuk ikut vaksinasi. Secara keseluruhan, pada tahap awal ini target nakes yang akan divaksin sebanyak 1,48 juta orang. Dengan demikian, target tersebut sudah tercapai 85 persen.

Rencananya, kekurangannya diselesaikan akhir bulan ini. Karena itu, vaksinasi bisa dilanjutkan untuk petugas publik.

’Yang termasuk kriteria petugas publik, antara lain, orang yang pekerjaannya sehari-hari bertemu dengan orang banyak,’’ ucap Budi.

Vaksinasi untuk warga lanjut usia (lansia) atau yang berumur di atas 60 tahun juga dapat dipercepat. Sebab, vaksinasi lansia sudah dimulai awal minggu ini.

’’Targetnya adalah memberikan vaksin untuk 181,5 juta rakyat Indonesia berusia di atas 18 tahun,’’ katanya.

Kemarin Menkes Budi beraudiensi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam dialog itu, Budi meminta KPK mengawasi program vaksinasi Covid-19.

Dia juga meminta pendampingan dari KPK agar program tersebut berjalan sesuai harapan. Terkait dengan transparansi, Budi mengatakan bahwa pihaknya selalu memberikan informasi pengadaan vaksin kepada KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan akan membantu Kemenkes dalam mengawasi pengadaan vaksin Covid-19. ’’KPK harus melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi,’’ ungkap Firli.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) mempersiapkan manajemen untuk percepatan vaksinasi di daerah.

Sebab, pekan depan vaksinasi untuk petugas publik dimulai. Masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi harus didahulukan. Jokowi mencontohkan pasar dan sektor jasa yang padat interaksi. ”Bukan orang ke orang, tapi komunal,” sarannya.

Pemda berkewajiban melakukan perencanaan dan pemetaan secara matang mengenai pihak-pihak yang diprioritaskan mendapat vaksin. ”Pemerintah daerah, pemerintah kota, juga harus mempersiapkan betul vaksinator. Berapa jumlah vaksinator di kota. Juga manajemen vaksinasinya di lapangan,” imbuhnya.[]