MASAKINI.CO – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) menyampaikan kesiapannya untuk mendukung kelancaran implementasi hasil perjanjian MoU Helsinki yang saat ini masih terdapat banyak kendala.
Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe Aceh M. Nasir Syamaun MPA menerangkan, pernyataan dari salahsatu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tersebut seperti disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani saat mengadakan pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Al Haythar pada Senin (27/12/2021) di Meuligoe Wali Nanggroe, Lampeuneureut, Aceh Besar.
“Kunjungan Wakil Ketua MPR RI pada hari ini dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari Wali Nanggroe terkait situasi terkini Aceh, terutama yang berhubungan dengan MoU Helsinki, UUPA dan turunan-turunannya yang sekarang belum terlaksana dengan baik,” kata Nasir.
Ahmad Muzani mengatakan, saat bertemu Wali Nanggroe Aceh dirinya banyak berdiskusi tentang bagaimana komitmen perjanjian Helsinki bisa diimplementasikan dengan baik.
Dia merasa mendapat kehormatan untuk bisa membantu kelancaran dari perjanjian Helsinki itu.
“Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh tentang realisasi perjanjian Helsinki bisa kami memberi support, menyampaikan pesan ini kepada Pemerintah Pusat,” katanya.
Sementara itu, Staf Khusus Wali Nanggroe Teuku Kamaruzzaman atau yang akrab disapa Ampon Man, menjelaskan.pada pertemuan tersebut Wali Nanggroe telah memberikan banyak masukan-masukan terhadap situasi terkini Aceh terutama yang berhubungan dengan MoU Helsinki, UUPA dan turunan-turunannya.
“Wakil Ketua MPR RI itu mengaku akan siap mengadvokasi regulasi-regulasi yang masih dibutuhkan oleh Aceh di masa sekarang dan di masa depan, tentunya dengan membicarakan dengan partai-partai lain yang ada di DPR RI. Saya kira ini sebuah komitmen yang baik,” kata Ampon Man.
