MASAKINI.CO – Jumlah tenaga honorer di Indonesia yang dilaporkan oleh para kepala daerah mencapai sekitar 1,1 juta orang. Namun, belakangan diketahui terdapat indikasi data yang diinput tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang ada pada surat edaran Menpan-RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022.
Hal ini diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas dalam Rapat Koordinasi dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Jakarta, Rabu (21/9/2022).
“Ternyata setelah kita diskusi dan mendapatkan masukan dari BKN dan beberapa pihak, terdapat indikasi bahwa data yang diinput tidak sesuai dengan surat edaran Menpan-RB,” beber Anas.
Untuk memastikan nama-nama yang ada di dalam data tersebut memenuhi syarat yang ada, pihaknya akan mengembalikan data tersebut, untuk diverifikasi dan diaudit ulang serta diumumkan secara transparan oleh instansi pemerintah pengusul.
Menurut Anas, apabila hal itu tidak dilakukan akan terjadi ketidakadilan terhadap para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi karena mereka kalah dengan tenaga-tenaga honorer yang baru masuk. Karena itu, kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK).
“Kemenpan-RB akan kirim surat ulang untuk melakukan audit ulang yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sekretaris daerah. Dan sekaligus kepala daerah (harus) memberikan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) jika data tidak benar nanti akan punya konsekuensi hukum,” jelasnya, sebagaimana dimuat republika.co.
Lebih jauh, Menpan-RB menyampaikan, bahwa data tersebut akan diawasi oleh BPKP, sebagaimana permintaan pihaknya. Dalam prosesnya, bila terdapat ketidaksesuaian dengan surat yang dikirim Kemenpan-RB, maka BPKP akan mengaudit dan ada konsekuensi hukum.
Anas curiga, data yang sebenarnya tidak mencapai 1,1 juta orang tenaga honorer. Jika jumlah sebenarnya hanya berkisar di angka 600 ribu orang, itu diharapkan dapat diselesaikan tahun ini.
“Ini sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari kami ingin memetakan data yang sesungguhnya ada berapa. Jangan-jangan datanya tidak sampai 1 juta. Jangan-jangan datanya cuma 600 ribu dan ini bisa kita beresin tahun ini,” beber Menpan-RB.
Discussion about this post