MASAKINI.CO – Ombudsman Perwakilan Aceh menyoroti pelayanan Pertamina yang dikeluhkan masyarakat terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di sejumlah wilayah di Aceh.
Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, mengatakan setiap tahun pemerintah menerapkan kebijakan terkait pembatasan BBM bersubdi. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan konsumsi yang terus meningkat.
Pada September 2022, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM guna menekan beban anggaran. Undang-Undang mengamanatkan agar Pemerintah melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap, supaya tepat volume dan tepat sasaran. Namun program ini disebut belum optimal.
“Sehingga BBM subsidi masih lebih banyak dinikmati oleh golongan mampu,” kata Dian Rubianty, Sabtu (10/12/2022).
Dian menyebut pemerintah melalui PT Pertamina telah mencari cara untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi. Salah satunya, dengan meminta pembeli mendaftarkan kendaraannya di situs MyPertamina atau aplikasi MyPertamina.
Namun, tuturnya, pada Agustus 2022 lalu Ombudsman Aceh melakukan kajian cepat terkait keefektifan penggunaan aplikasi MyPertamina masa percobaan.
Dari laporan masyarakat, banyak yang menilai kebijakan pembelian BBM bersubsidi melalui MyPertamina sangat ribet dan membingungkan. Sebab, membutuhkan waktu lama dari pada sebelum pemberlakuan aplikasi tersebut.
“Menurut warga lebih mudah jika syarat pembelian cukup dengan menunjukkan KTP,” ujarnya.
Namun, kajian Ombudsman, ungkap Dian, sebenarnya yang terjadi adalah masyarakat belum mendapatkan informasi secara utuh tentang adanya program ini.
“Isu yang berkembang di masyarakat, ada pembatasan BBM bersubsidi (pertalite dan solar) kemudian menggunakan aplikasi MyPertamina,” ungkapnya.
Dian Rubianty mengharapkan, keluhan masyarakat terhadap antrean panjang di SPBU itu bisa diselesaikan oleh PT Pertamina, dan Pemerintah Aceh dapat segera mengeluarkan regulasi BBM tepat sasaran tepat volume, mengikuti langkah Pemda Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan.
Ombudsman Aceh, juga mengimbau masyarakat pengguna kendaraan roda empat dan angkutan umum mau berpartisipasi secara masif untuk secara bertahap beralih menggunakan aplikasi MyPertamina.
“Normalisasi antrean dan subsidi BBM tepat sasaran ini tentu butuh dukungan masyarakat dan Pemerintah Aceh,” pungkasnya.
