Empat Pulau Dikembalikan ke Aceh, Rektor UIN Ar-Raniry: Ini Pemulihan Martabat

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Mujiburrahman.

Bagikan

Empat Pulau Dikembalikan ke Aceh, Rektor UIN Ar-Raniry: Ini Pemulihan Martabat

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Mujiburrahman.

MASAKINI.CO – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Mujiburrahman, menyebut keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menetapkan empat pulau sengketa sebagai wilayah sah Provinsi Aceh, sebagai bentuk nyata pemulihan martabat masyarakat pesisir.

Menurutnya, penetapan Pulau Panjang, Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan sebagai bagian dari Aceh bukan sekadar langkah administratif, melainkan koreksi historis yang mengembalikan identitas dan hak masyarakat di wilayah perbatasan laut.

“Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen kuat terhadap keadilan sejarah. Ini bukan hanya soal peta, tapi soal martabat dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir Aceh,” ujar Mujiburrahman dalam keterangannya di Banda Aceh, Rabu (18/6/2025).

Pulau-pulau tersebut sempat tercatat sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara sejak Peta Rupabumi Indonesia diterbitkan 2008.

Setelah melewati proses panjang yang melibatkan dialog antara pemerintah pusat, pemerintah Aceh dan Sumut, serta verifikasi data sejarah oleh Kementerian Dalam Negeri, Presiden akhirnya menetapkan keempat pulau tersebut berada di bawah administrasi Provinsi Aceh.

Mujiburrahman menegaskan bahwa wilayah itu bukan lahan kosong, melainkan ruang hidup yang kaya sejarah dan nilai budaya.

“Ada makam tua di sana, jalur nelayan, dan tradisi yang hidup. Ini bukan sekadar sengketa batas wilayah, ini tentang jati diri orang Aceh,” tegasnya.

Mujiburrahman juga mengingatkan agar pengembalian pulau-pulau ini tidak hanya berhenti pada pengakuan administratif. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Aceh untuk menjaga, mengembangkan, dan memastikan wilayah itu benar-benar memberi manfaat bagi kesejahteraan warga.

“Jangan sampai pulau-pulau ini hanya kembali di atas kertas, sementara hasilnya dibawa ke luar. Kita harus pastikan kedaulatan ini memberi arti bagi masyarakat pesisir,” katanya.

Ia juga mendorong pelibatan aktif perguruan tinggi dalam melakukan riset, pemetaan potensi sumber daya, serta pelatihan masyarakat lokal di kawasan kepulauan tersebut.

TAG

Bagikan

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar

Berita Terbaru

Berita terpopuler

Add New Playlist