Koalisi NGO HAM Minta RPJMA Lebih Peduli Lingkungan dan Kelompok Rentan

MASAKINI.CO – Koalisi NGO HAM menyerahkan dokumen kertas posisi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Kamis (19/6/2025).

Dokumen ini berisi masukan penting untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) agar lebih berpihak pada kelompok rentan dan memperhatikan isu lingkungan.

Direktur NGO HAM, Khairil Arista, menyampaikan bahwa selama ini masih banyak isu penting yang belum cukup terlihat dalam dokumen rancangan awal RPJMA. Misalnya soal konflik agraria, konflik antara manusia dan satwa liar, serta perlindungan lingkungan hidup.

“Kita beri masukan bahwa ini penting dimasukkan apa yang disampaikan Mualem baik secara visi misi dan saat pelantikan bupati dan wali kota. Maka kelompok rentan, perempuan, penyandang disabilitas, benar diperhatikan,” kata Khairil.

Dokumen yang diserahkan merupakan hasil kerja bersama beberapa pihak, termasuk Flower Aceh, akademisi, dan aktivis lingkungan. Mereka menelaah rancangan awal RPJMA dan memberikan masukan agar prinsip GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) bisa benar-benar diakomodasi dalam dokumen pembangunan tersebut.

Khairil berharap agar masukan ini bisa masuk ke dokumen akhir RPJMA yang akan menjadi pedoman pembangunan Aceh lima tahun ke depan.

“Kita ingin pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran DLHK Aceh, Joni menyampaikan bahwa sebagian rekomendasi itu sudah masuk dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang jadi syarat dalam penyusunan RPJMA.

“Tapi kami akan cek lagi, mana tahu ada yang belum tercantum secara lengkap. Kalau memang ada celah, tentu bisa kita perbaiki,” kata Joni.

Ia juga menambahkan bahwa KLHS punya peran penting agar pembangunan di Aceh bisa berjalan dengan tetap menjaga lingkungan. Beberapa isu seperti tata kelola, perizinan, pemberdayaan masyarakat adat, hingga kebebasan beragama pun sudah ada dalam kerangka kerja strategis KLHS.

“Dokumen kami di KLHS, kita mengawal itu. Kita juga melihat korelasi dengan dampak lingkungannya,” pungkasnya.