MASAKINI.CO – Deputi Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Fajran Zain, menyebut praktik politik internal menjadi salah satu faktor utama yang membuat BPKS belum bisa menunjukkan kinerja maksimal, meski sudah berusia seperempat abad.
Padahal jika dilihat, pemerintah pusat sudah menggelontorkan investasi senilai Rp4,83 triliun untuk BPKS selama 21 tahun.
“Namun, sepanjang 2016–2024, PNBP yang kembali ke negara hanya Rp48,71 miliar atau 1,01 persen dari total investasi. Ini angka yang sangat kecil,” kata Fajran, Rabu (27/8/2025).
Ia menilai, BPKS terlalu sering diwarnai tarik-menarik kepentingan sehingga fungsi bisnis dan pembangunan kawasan terpinggirkan.
“Seharusnya 80 persen fokus bisnis, 20 persen politik. Tapi di BPKS justru sering terbalik, politik lebih dominan,” ujarnya.
Selain itu, Fajran mengungkapkan sejumlah hambatan lain, mulai dari kewenangan perizinan yang belum sepenuhnya dilimpahkan, pembangunan infrastruktur kawasan yang tidak konsisten, penunjang iklim investasi hingga dukungan kerja sama investasi yang masih terbatas.
Kondisi manajemen yang kerap berganti dalam waktu singkat juga disebut memperburuk situasi.
“Praktik bongkar pasang manajemen hal yang lumrah tapi terlalu sering membuat manajemen kesulitan dalam mendongkak kinerja. Dampaknya, kepercayaan pusat turun dan dukungan anggaran ikut menyusut,” jelasnya.
Pada 2025, BPKS hanya menerima pagu anggaran Rp27 miliar, sementara tahun depan naik sedikit menjadi Rp36,4 miliar. Angka tersebut dinilai jauh dari cukup untuk mendukung ekspansi kawasan.
Padahal, tambah Fajran, posisi Sabang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional yang dilewati sekitar 94 ribu kapal setiap tahunnya atau rata-rata 270 kapal per hari.
“Kalau BPKS terus sibuk dengan tarik-menarik kepentingan, peluang besar dari arus pelayaran ini tidak akan bisa dimanfaatkan secara maksimal,” tegasnya.
