MASAKINI.CO – Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, menegaskan bahwa tahun anggaran 2026 akan menjadi tahun yang penuh efisiensi bagi pemerintah daerah. Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) membuat struktur anggaran Aceh Besar jauh lebih ramping dibandingkan sebelumnya. Kondisi ini, kata Syech, memaksa seluruh lini baik eksekutif maupun legislatif untuk melakukan penyesuaian signifikan.
Meski demikian, pemerintah daerah memastikan bahwa asas pemerataan tetap menjadi fondasi utama dalam penyusunan anggaran 2026. Prinsip itu diterjemahkan ke dalam kebijakan strategis yaitu alokasi dana Rp1 miliar untuk masing-masing dari 23 kecamatan di Aceh Besar, ditambah Rp1 miliar untuk setiap dari enam daerah pemilihan (Dapil) yang ada.
“Dana itu kita jangkar di OPD, terutama yang terkait penguatan ketahanan pangan. Program sudah kita tentukan, dan semuanya fokus untuk kepentingan masyarakat,” kata Syech Muharram, Sabtu (15/11/2025).
Skema anggaran berbasis pemerataan ini diarahkan khusus untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurut Bupati, anggaran tersebut tidak dapat digunakan untuk modal usaha atau bentuk bantuan tunai, melainkan diarahkan pada pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan usaha tani, sumur bor, hingga irigasi.
Ia menegaskan bahwa pembagian dana tersebut tidak dipengaruhi kepentingan politik, termasuk hasil Pilkada sebelumnya. “Kita tak bicara kalah atau menang. Ini murni pemerataan pembangunan di seluruh Aceh Besar, termasuk Pulo Aceh,” ujar Syech.
Dalam penjelasannya, Syech Muharram mengakui bahwa banyak usulan pembangunan tidak bisa dipenuhi akibat terbatasnya anggaran. Oleh sebab itu, konsep Rp1 miliar per kecamatan dan per dapil dianggap sebagai solusi paling adil untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung program ketahanan pangan.
Efisiensi besar-besaran dilakukan di berbagai lini. TPP pegawai yang sebelumnya 14 bulan dipangkas menjadi 12 bulan, sementara SPPD dan belanja makan minum juga dikurangi secara terukur.
“Semua harus fokus pada pemenuhan kebutuhan rakyat. Efisiensi ini terjadi secara nasional, bukan hanya kita. Dampaknya terasa pada pengurangan alokasi dana di berbagai sektor, termasuk dana Pokir,” jelasnya.
Discussion about this post