MASAKINI.CO – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menyebut banjir besar yang melanda 16 kabupaten dalam sepekan terakhir sebagai alarm keras dari investasi yang tidak ramah lingkungan.
WALHI menegaskan bahwa kerusakan hulu akibat aktivitas tambang, ekspansi perkebunan, hingga galian C yang tidak terkendali menjadi faktor utama yang memicu banjir beruntun di Aceh.
Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, menyampaikan bahwa bencana yang terjadi bukan sekadar akibat curah hujan tinggi, tetapi merupakan dampak dari investasi yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
“Banjir ini bukan fenomena alam biasa. Ini buah dari investasi yang hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi mengabaikan keselamatan ekologis. Hulu rusak, sungai dangkal, dan masyarakat menjadi korban,” kata Shalihin, Sabtu (29/11/2025).
Menurut WALHI Aceh, kerusakan terparah terjadi pada sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) besar seperti DAS Krueng Peusangan yang memengaruhi Bireuen dan Aceh Utara.
Kerusakan vegetasi penyangga telah membuat hujan deras dalam durasi singkat langsung berubah menjadi limpasan besar yang memicu banjir.
“Ekspansi perkebunan, tambang, dan pembalakan liar membuat hutan hulu kehilangan kemampuan menahan air. Sungai dipenuhi sedimentasi dari galian C sehingga begitu hujan turun, air langsung meluap,” jelasnya.
Shalihin menilai kondisi ini merupakan bukti bahwa pembangunan berbasis investasi tanpa kontrol ketat justru melemahkan fungsi ekologis wilayah tersebut.
WALHI Aceh juga menemukan bahwa aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dalam dua tahun terakhir meningkat drastis di kawasan hulu.
Aktivitas ini merusak struktur tanah, membuka kawasan baru tanpa izin, dan menggali tebing sungai hingga menyebabkan longsor serta banjir lumpur.
“Hampir seluruh aktivitas PETI berada di hulu DAS. Mesin-mesin berat itu menghancurkan bukit dan membentuk jalur air baru yang tidak terkendali. Dampaknya langsung terasa ketika banjir melanda,” ujar Shalihin.
WALHI Aceh menilai pemerintah masih menempatkan investasi ekonomi sebagai prioritas utama, tetapi gagal memastikan keberlanjutannya. Banyak izin tambang dan perkebunan dinilai tidak dibarengi dengan pengawasan, audit lingkungan, maupun penegakan hukum.
“Pemerintah terlalu fokus pada proyek fisik seperti tanggul dan normalisasi sungai. Padahal akar persoalannya ada pada tata kelola investasi yang tidak berkelanjutan,” kata Shalihin.
Ia menambahkan bahwa selama pemerintah hanya membangun infrastruktur penahan air tanpa menghentikan kerusakan hulu, banjir akan terus menghantui Aceh.
Untuk mencegah bencana serupa terulang, WALHI Aceh menuntut pemerintah untuk menerapkan moratorium izin baru perkebunan dan tambang, menghentikan galian C ilegal di sepanjang sungai, menindak tegas aktor besar PETI, melakukan audit lingkungan menyeluruh terhadap semua izin aktif
Memulihkan kawasan hulu yang telah rusak
Shalihin menegaskan bahwa keselamatan warga harus lebih diutamakan dibanding peningkatan angka investasi jangka pendek.
“Keuntungan ekonomi tidak boleh dibayar dengan banjir yang merendam rumah, merusak fasilitas publik, dan membuat ribuan orang mengungsi. Aceh butuh investasi yang berkelanjutan, bukan yang merusak,” ujarnya.
Discussion about this post