MASAKINI.CO – Pemerintah Aceh dihadapkan pada tantangan serius dalam pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dan angka kemiskinan yang tinggi menjadi sorotan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menegaskan bahwa forum konsultasi publik RKPA bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum penting untuk membenahi arah pembangunan agar lebih tepat sasaran.
“Perencanaan tidak boleh asal jadi. Harus mampu menjawab persoalan riil masyarakat dan selaras dengan kebijakan nasional,” ujarnya saat membuka forum di Banda Aceh, Rabu (8/4/2026).
Data yang dipaparkan menunjukkan kondisi ekonomi Aceh masih tertinggal. Hingga 2025, pertumbuhan ekonomi baru mencapai 2,97 persen, jauh dari target 6,6 persen pada 2029. Sementara itu, angka kemiskinan masih berada di level 12,22 persen. Tak hanya itu, tekanan inflasi yang menyentuh 5,31 persen hingga Maret 2026 turut memperberat kondisi ekonomi masyarakat.
Dalam situasi tersebut, Pemerintah Aceh menetapkan tema pembangunan 2027, yakni percepatan pemulihan pascabencana melalui pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan. Sejumlah prioritas pun disusun, mulai dari penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi rakyat, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Namun, Nasir mengingatkan bahwa tantangan utama bukan pada perencanaan di atas kertas, melainkan pada implementasi yang tepat dan terukur. Ia juga menekankan pentingnya integrasi antara program pembangunan dengan upaya mitigasi bencana, mengingat Aceh merupakan wilayah yang rawan bencana.
“Kalau tidak adaptif terhadap risiko, pembangunan bisa kembali mundur. Kita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama,” tegasnya.
Discussion about this post