MASAKINI.CO – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengajak seluruh masyarakat Aceh menjaga dan merawat perdamaian yang telah berlangsung selama 21 tahun agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
Imbauan tersebut disampaikan Mualem menjelang peringatan Hari Damai Aceh yang jatuh pada 15 Agustus 2026.
Menurut Juru Bicara Pemerintah Aceh Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man), pesan tersebut juga disampaikan Gubernur melalui sebuah video yang ditujukan kepada masyarakat Aceh.
“Gubernur Mualem membuat video itu sebagai bentuk imbauan kepada masyarakat Aceh agar terus menjaga persatuan dan kesatuan untuk merawat perdamaian Aceh,” kata Ampon Man, Kamis (14/8/2026).
Ia mengatakan, momentum 21 tahun perdamaian Aceh harus menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk terus memperkuat persaudaraan dan menjaga keamanan daerah.
Mualem juga mengajak seluruh elemen masyarakat berkolaborasi membangun Aceh yang bermartabat, adil, sejahtera dan damai.
“Memperkuat persaudaraan dan menjaga Aceh agar aman dan nyaman menjadi kunci kemajuan Aceh,” ujar Ampon Man.
Ampon Man menjelaskan, 15 Agustus merupakan momentum bersejarah bagi Aceh karena bertepatan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia.
Menurutnya, kesepakatan tersebut bukan hanya mengakhiri konflik bersenjata, tetapi juga menjadi titik awal bagi Aceh untuk menata masa depannya melalui jalur politik dan pembangunan.
“Kesepakatan adalah wujud dari kebesaran jiwa para pemimpin yang memilih berdamai untuk membangun Aceh. Di situ ada filosofinya, ada jiwa Aceh, bukan sekadar mengakhiri konflik,” katanya.
Ia menyebut, perdamaian juga membawa cita-cita untuk membangun Aceh yang lebih baik dan bermartabat sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
Selama 21 tahun, sejumlah perubahan telah terjadi. Pembangunan Aceh berjalan dengan sistem politik baru, termasuk keberadaan lembaga Wali Nanggroe, partai politik lokal serta dana otonomi khusus.
Namun, perjalanan perdamaian tidak sepenuhnya berjalan tanpa dinamika. Hubungan politik antara pemerintah pusat dan Aceh maupun persoalan politik lokal turut mewarnai perjalanan tersebut.
“Itu semua pendewasaan bagi kita semua dalam meniti perdamaian,” ujar Ampon Man.
Ampon Man menilai tantangan Aceh saat ini bukan lagi sekadar mempertahankan tradisi peringatan Hari Damai Aceh setiap tahun. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan nilai dan cita-cita perdamaian diwujudkan dalam kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Namun bentuk konkret perdamaian itu sendiri yang perlu diwujudkan dengan sempurna,” katanya.
Salah satu hal yang kini menjadi perhatian adalah revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang masih ditunggu hasilnya.
Menurut Ampon Man, proses tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan arah keberlanjutan perdamaian dan pembangunan Aceh ke depan.
“Apakah akan sesuai dengan cita-cita rakyat Aceh atau malah menyimpang dari itu,” ujarnya.
Karena itu, peringatan 21 tahun perdamaian Aceh diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk kembali memperkuat persatuan, menjaga perdamaian dan memastikan cita-cita yang melahirkan kesepakatan Helsinki tetap menjadi arah pembangunan Aceh.
Discussion about this post