MASAKINI.CO – Gelar sarjana ternyata belum menjadi jaminan seseorang langsung mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang studinya. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menemukan sejumlah bidang studi yang banyak ditemui di kalangan pengangguran lulusan S1 di Indonesia.
Berdasarkan analisis Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, terdapat lima bidang studi yang paling banyak ditemukan di antara pengangguran berpendidikan minimal S1. Data tersebut mencakup sekitar 40 persen dari total pengangguran berpendidikan minimal S1.
Mengutip CNBC Indonesia, Senin (7/9/2026), bidang studi manajemen menempati posisi pertama dengan porsi 10,3 persen. Selanjutnya, hukum sebesar 9,0 persen, ekonomi 8,7 persen, pendidikan 7,1 persen, dan akuntansi 5,1 persen.
Temuan tersebut tertuang dalam laporan LPEM FEB UI bertajuk “Ketika Akses Pendidikan Tinggi Bertambah, Apakah Pasar Kerja Siap?” yang ditulis Muhammad Hanri dan Nia Kurnia Sholihah.
LPEM FEB UI menegaskan, data tersebut tidak menunjukkan tingkat pengangguran dari masing-masing jurusan. Artinya, angka tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa lulusan manajemen, hukum, ekonomi, pendidikan, maupun akuntansi memiliki prospek kerja paling buruk.
Untuk mengetahui risiko pengangguran pada masing-masing bidang studi, jumlah pengangguran harus dibandingkan dengan keseluruhan angkatan kerja dari bidang studi yang sama.
Banyaknya lulusan dari bidang studi tertentu turut memengaruhi besarnya jumlah pengangguran yang tercatat. Manajemen, misalnya, memiliki cakupan bidang pekerjaan yang luas, mulai dari pengelolaan organisasi, pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, hingga pengelolaan aset.
Namun, luasnya pilihan pekerjaan tidak serta-merta membuat lulusan lebih mudah memasuki pasar kerja. Pada posisi pekerjaan tingkat awal, lulusan rumpun bisnis harus bersaing dengan lulusan dari bidang lain, seperti hukum, ekonomi, komunikasi, dan bidang lainnya.
Hal serupa juga terjadi pada bidang pendidikan yang mencakup beragam program studi, mulai dari pendidikan guru, bahasa, sains, ekonomi hingga pendidikan vokasi. Peluang lulusan bidang tersebut masuk ke dunia kerja antara lain dipengaruhi pola rekrutmen guru, kebutuhan sekolah di masing-masing daerah, ketersediaan formasi, serta persyaratan profesi.
Lulusan Informatika Juga Masuk Daftar
Selain lima bidang studi tersebut, LPEM FEB UI mencatat ilmu komputer atau informatika memiliki porsi sekitar 4,6 persen di antara pengangguran berpendidikan minimal S1.
Temuan ini menjadi perhatian karena bidang teknologi informasi selama ini dikenal memiliki prospek pekerjaan yang cukup menjanjikan. Namun, perubahan industri teknologi yang berlangsung cepat membuat kebutuhan perusahaan terhadap kompetensi tertentu juga terus berubah.
Peluang kerja lulusan informatika dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kualitas pendidikan, kemampuan praktis, pengalaman kerja hingga penguasaan teknologi yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Di sisi lain, persoalan lulusan perguruan tinggi di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pengangguran. LPEM FEB UI juga menemukan adanya fenomena overeducation atau kondisi ketika seseorang bekerja pada pekerjaan yang membutuhkan tingkat pendidikan lebih rendah dibandingkan pendidikan yang dimilikinya.
Sekitar 8 juta lulusan sarjana disebut bekerja pada pekerjaan yang membutuhkan tingkat pendidikan lebih rendah dari pendidikan yang mereka miliki.
Menurut laporan tersebut, kondisi itu dapat menunjukkan pertumbuhan tenaga kerja berpendidikan tinggi berlangsung lebih cepat dibandingkan penciptaan pekerjaan profesional yang membutuhkan keterampilan tinggi.
Fenomena tersebut juga mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara pendidikan, kompetensi lulusan, dan kebutuhan dunia kerja.
Temuan ini menjadi sorotan di tengah rencana pemerintah membangun perguruan tinggi baru, Universitas Republik Indonesia (URI). LPEM FEB UI menilai pembangunan perguruan tinggi baru tidak cukup hanya mempertimbangkan program studi yang populer atau mudah dibuka.
Pemerintah dinilai perlu memperhatikan kebutuhan kompetensi yang masih kurang, kebutuhan sektor dan wilayah yang belum terpenuhi, serta peluang lulusan ketika memasuki pasar kerja.
“Tanpa perencanaan yang terhubung dengan kebutuhan ekonomi, penambahan kapasitas pendidikan tinggi berisiko hanya meningkatkan jumlah lulusan tanpa memperbesar peluang mereka memperoleh pekerjaan yang sesuai,” demikian inti temuan LPEM FEB UI dalam laporan tersebut.
Karena itu, penguatan mutu perguruan tinggi yang sudah ada, peningkatan keterhubungan pendidikan dengan dunia kerja, serta penciptaan lebih banyak lapangan pekerjaan berketerampilan tinggi dinilai sama pentingnya dengan penambahan jumlah perguruan tinggi.
Discussion about this post