MASAKINI.CO – Persatuan mahasiswa Aceh di Tiongkok (Cakradonya Community) mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengatasi penularan dan penyebaran virus corona (Covid-19) di wilayahnya.
Dewan Pembina Cakradonya, Reza Fahlevi, mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan kondisi prosedur penanganan kasus Covid-19 di Aceh. Pemerintah Aceh seharusnya bisa meniru kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi Hubei, Tiongkok dalam memutus mata rantai penularan virus corona.
Pemerintah Aceh harus segera menutup bandar udara yang menjadi celah penyebaran Covid-19.
“Kemudian pemerintah perlu menyediakan pemeriksaan infeksi Covid-19 secara gratis bagi seluruh elemen masyarakat, serta menjamin ketersediaan alat pelindung diri (APD) sesuai standar bagi tenaga kesehatan,” kata Reza kepada masakini.co lewat ketarangan tertulisnya, Sabtu (28/3).
Reza menjelaskan, saat ini masih ada tenaga kesehatan yang terpaksa menggunakan jas hujan dan APD darurat yang dibuat sendiri. Selain itu, Pemerintah Aceh bersama Forkopimda harus mengawasi stabilitas harga bahan pokok dan alat medis secara rutin serta menindak tegas oknum penimbun barang.
Bahkan sejak merabaknya Covid-19 di Aceh, masker dan hand sanitizer sulit ditemukan di pasaran dan harganya sudah melambung tinggi.
“Ada oknum yang secara terang-terangan menjual kedua barang itu dengan harga mahal di media sosial yang bisa
ditindak oleh aparatur hukum,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua Cakradonya, Teuku Agusti Ramadhan menambahkan, pemerintah juga harus menyediakan wastafel portable dan bilik disinfektan di pusat-pusat keramaian yang ada di setiap kabupaten/kota untuk membendung laju virus corona.
“Sebenarnya, Indonesia, khususnya Aceh bisa belajar dari pengalaman pemerintah Tiongkok dalam menghadapi wabah Covid-19,” katanya.
Teuku mengatakan, ketika kasus Covid-19 mewabah di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pemerintah langsung melakukan lockdown secara total daerahnya untuk menekan jumlah penularan virus. Pemerintah Aceh bisa mempertimbangkan pilihan ini ini, minimal memberlakukan partial lockdown untuk seluruh Aceh.
“Lockdown yang diterapkan oleh pemerintah Hubei dengan menutup semua akses transportasi massal dari, ke, dan di dalam Provinsi Hubei, baik transportasi darat, sungai, dan udara. Semua perbatasan kota ditutup dan dijaga ketat oleh aparat,” tuturnya.
“Selanjutnya, taksi mulai dihentikan dan kendaraan pribadi juga dilarang melintas di jalanan, kecuali kurir delivery orderseperti gofood atau grabfood kalau di Indonesia,” tambah dia.
Selain itu, sambung Teuku, pemerintah juga melarang keras mobilitas masyarakat dan apabila melanggar akan didenda sebesar 3.000 Yuan lebih atau sekitar Rp6-RP7. Masyarakat Wuhan hanya diperbolehkan untuk berbelanja melalui bantuan volunteer yang telah disediakan, sedangkan, kebutuhan sayur mayur serta bahan makanan disuplai oleh pemerintah melalui relawan yang ada.
“Di samping itu, kesadaran warga Wuhan untuk mengisolasi diri di rumah patut diacungi jempol dan mereka juga benar-benar menjaga jarak ketika berpas-pasan dengan orang lain,” sebutnya.
Ia menambahkan, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, semua pihak harus saling bekerja sama untuk mengatasi penyebaran virus corona. Masyarakat harus bisa mengurangai akivitas di ruang terbuka dan dianjurkan berdiam diri di rumah masing-masing. Cakradonya pun siap membantu Pemerintah Aceh dalam penanganan wabah ini sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
“Masyarakat juga disarankan agar lebih mengutamakan bertransaksi dengan e-money seperti gopay, ovo, dan lain semacamnya supaya lebih terlindungi dari penularan Covid-19 melalui uang kertas dan logam,“ tandasnya. [Ali L]
