MASAKINI.CO – Wajah Razali pucat pasi. Menyaksikan rumahnya disantap api. “Mendengar Saiful berteriak, saya keluar rumah!”
Saiful Bahri tetangganya itu, saksi pertama yang melihat ‘si jago merah’ beraksi. Ketika itu saya panik dan mengeluarkan barang-barang jualan saya, dua ruko milik saya hangus terbakar,” kata Razali.
Pria berusia 50 tahun itu, korban kebakaran di Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Bener Meriah. Sembilan rumah lantai dua berkonstruksi kayu yang dibangun tahun 1930an, rata tanah. Satu diantanranya milik Razali.
Bencana sore itu hanguskan 19 rumah, enam diantaranya terdampak amuk api. Kerugiannya ditaksir capai milyaran rupiah.
“Kalau ruko yang satu lagi itu, tepat berada di seberang jalan, tepatnya di depan ruko yang semula terbakar. Kalau saja pemadam kebakaran saat itu cepat sampai, kemungkinan ruko yang di seberang jalan tidak terbakar,” katanya kesal.
Khaidir, Reje kampung setempat mengaku geram. Menurutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bener Meriah hanya menurunkan satu Damkar.
“Ketika itu, kami dibantu tiga unit Damkar milik BPBD Aceh Tengah, satu unit water canon milik Brimob dan satu unit Damkar Bandara Rembele,” sebutnya.
Kebakaran kembali terjadi di Bener Meriah, esoknya. Rumah dan mobil milik Rasyidah 63 tahun warga Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit hangus. Rumah Suhaidi, tetangganya ikut terdampak.
Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ketika itu, tidak ada satupun Damkar diturunkan BPBD Bener Meriah.
Gelombang Protes
Kebakaran beruntun dua hari itu menyulut emosi warga. Spontan massa mendatangi pendopo Bupati Bener Meriah, Sabtu malam. Kinerja Abdul Kadir, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bener Meriah mulai dipersoalkan.
“Kita sudah menonaktifkan Abdul Kadir dari jabatannya. Ini sesuai permintaan masyarakat yang datang ke pendopo,” kata Bupati Bener Meriah, Syarkawi.
Keputusan itu tak membuat gelombang protes reda. Ratusan massa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Bener meriah melakukan aksi demo di depan gedung DPRK Bener Meriah, Senin 17 Agustus.
“Sekda juga harus dipecat!” teriak Nasri Gayo di depan Syarkawi.
Orator demo tersebut menyebutkan Sekda merupakan penanggung jawab BPBD, sementara Kalaksa menjalankan perintahnya.
Selain itu, massa meminta agar Bupati, Kapolres dan Ketua DPRK Bener Meriah untuk menandatangani beberapa tujuh tuntutan diantaranya, mendesak Bupati segera mengevaluasi tata kelola Pemerintah Bener Meriah.
Selanjut, meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas indikasi di tubuh BPBD Bener Meriah dan mempertegas pemberhentian Kalaksa BPBD serta memperbaiki Damkar yang rusak.
Berikutnya menjadikan program pengadaan Damkar sebagai program prioritas APBK-P tahun 2020 dan meingkatkan kesejahteraan personil Damkar serta memberikan konpensasi selayaknya bagi korban kebakaran.
Aksi yang berlangsung di Depan Kantor DPRK Bener Meriah mulai bubar setelah Bupati Syarkawi, Ketua DPRK dan Kapolres Bener Meriah sudah menandatangani nota kesepakatan tujuh tuntutan warga.
Ingin Bekerja Baik
Kalaksa BPBD nonaktif, Abdul Kadir, Sabtu 15 agustus lalu pada wartawan mengaku, pihak BPBD saat ini masih kesulitan akibat kurangnya fasilitas.
“Padahal pihak BPBD sendiri hampir setiap tahun mengusulkan pengadaan Damkar, tapi hanya satu di tahun ini. Sekarang masih tahap tanda tangan kontrak,” katanya.
Ia merincikan BPBD Bener Meriah saat ini hanya memiliki tujuh unit Damkar. Dua diantaranya rusak tidak bisa dipakai lagi. Sementara empat unit lainnya sedang dalam perbaikan, hanya satu yang dapat digunakan.
“Kami juga ingin bekerja dengan baik, tapi anggaran kami terbatas. Biaya perawatan kemarin itu sudah dialihkan akibat refocusing anggaran Covid-19,” jelasnya.
Kebakaran hebat di Bener Meriah telah merusak roda ekonomi warga. Setidaknya itu yang dirasakan Razali dan Miswar anaknya, pedagang rempah-rempah itu terpaksa mengais puing-puing kebakaran.
“Tidak tahu mau kerja apalagi, kalau pulang ke kampung saya tidak punya tempat tinggal. Saya tunggu saja, mungkin ada bantuan rumah dari pemerintah,” harap Razali.[Eri Tanara]
