MASAKINI.CO – Subsidi kuota internet gratis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen telah selesai per November lalu. Adapun, pengiriman di November tersebut merupakan gabungan untuk penyaluran kuota Desember.
Koordinator Nasional Perhimpinan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim pun meminta agar Kemendikbud melakukan publikasi sisa anggaran yang tersisa dari program tersebut. “Kemendikbud harus menyampaikan mempublish ya, berapa yang sudah terpakai atau yang sudah terkirim, dan berapa miliar atau berapa triliun itu sisanya yang mesti balik ke kas negara,” jelasnya kepada JawaPos.com, Kamis (17/12).
Adapun, penyaluran kuota pada September lalu terkirim kepada 27,3 juta penerima, kemudian pada Oktober meningkat menjadi 35,7 juta orang. Lalu, pada penyaluran November-Desember tidak ada peningkatan atau tetap 35,7 juta penerima. Ini jauh dari target Kemendikbud yang menetapkan akan mengirimkan kepada 59.543.090 orang.
Dari situ, pihaknya melihat bahwa keterserapan bantuan kuota internet ini sangat rendah sekali. Padahal berbagai survei menunjukkan, warga pendidikan yang menerima kuota gratis merasa terbantu dengan bantuan subsidi kuota internet ini. Akan tetapi, sayangnya keterserapannya sangat rendah.
“Benar-benar rendah serapan anggarannya kalau begitu. Harusnya 2 bulan evaluasi Kemendikbud lakukan perbaikan pendataan. Ini namanya Kemendikbud tak belajar dari kesalahan yang 2 bulan awal. Sepertinya Kemendikbud khawatir jika dikritik publik,” ucapnya.
Jadi, sisa dana atau sisa uang yang tidak terpakai untuk bantuan kuota ini wajib dibalikkan kepada negara dan harus dipublikasikan kepada masyarakat. Sebab, anggaran tersebut menggunakan anggaran negara dari rakyat.
“Ini merupakan kewajiban sebagai tanggung jawab dan bentuk transparansi akuntabilitas yang dilakukan oleh Kemendikbud,” tutup Satriwan.
Sebelumnya, Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) Kemendikbud, Hasan Chabibie mengungkapkan bahwa total pengiriman kuota data untuk November-Desember berjumlah 35,7 juta orang. Kuota masih sama seperti pengiriman di bulan Oktober.
’’Tidak ada peningkatan,’’ ungkapnya kepada JawaPos.com, Kamis (3/12).
Dia mengatakan bahwa penyebabnya adalah warga pendidikan berada di wilayah 3T (terluar, terdepan, tertinggal), sekolah yang tidak mendaftar untuk kuota gratis hingga belum mengisi SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak). Anggaran yang tidak terserap penuh itu pun rencananya akan dikembalikan kepada negara.
’’Bisa jadi, terkait dengan kurang meratanya sinyal infrastruktur di Indonesia dan pihak sekolah yang mungkin tidak mengisi SPTJM terkait kuota ini. Kami kembalikan ke negara,” ujarnya.[]
JAWAPOS
Discussion about this post