MASAKINI.CO – Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) melakukan kerja sama dengan Krakatau Bandar Samudera (KBS) terkait Pelabuhan Bebas Sabang guna mengoptimalkan konektivitas maritim. kerja sama ini juga diharapkan mampu mengembangkan sektor logistik yang dapat memperkuat rantai pasok global melalui jalur-jalur laut atau wilayah perairan strategis di Indonesia.
“Pemerintah RI melalui Kemenko Marves sangat mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan oleh KBS dan BPKS ini,” kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Basilio Dias Araujo yang turut menyaksikan penandatanganan kerja tersebut di Sabang, Jumat (11/6/2021).
Dia menyebut, kerja sama ini diharapkan dapat mendorong pengembangan dan revitalisasi penataan kawasan Sabang dan Cilegon-Banten menjadi salah satu poros logistik maritim, terutama komoditas penting dan curah di Indonesia.
Basilio juga mengungkapkan bahwa Pelabuhan Bebas Sabang sangat strategis dan siap secara infrastrukturnya untuk dijadikan First Emergency Call-Response Port, terutama di masa pandemi Covid-19.
“Kita perlu manfaatkan momentum global pandemi ini untuk benefit ekonomi dan pemberdayaan pemerintah daerah,” ujarnya.
Basilio menjelaskan, Indonesia sebagai pengusung Resolusi PBB 75/17 berkomitmen untuk melindungi pelaut global, dan didukung 71 negara serta diadopsi pada tanggal 1 Desember 2020 di New York, meminta negara-negara memfasilitasi masuknya kapal-kapal asing untuk menurunkan pelaut sesuai Protokol Covid-19.
Pembangunan dan pengembangan transportasi laut ini dinilai sudah sangat mendesak untuk segera direalisasikan guna pemenuhan target rencana strategis, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama jasa layanan moda transportasi laut bidang logistik dan kepelabuhanan.
“Rencana strategis ini akan mendorong sumber pembiayaan lain di luar APBN atau creative financing (keuangan kreatif) yang didukung banking system (sistem perbankan),” terangnya.
Deputi Basilio mengungkapkan, jumlah kapal yang melintasi Selat Malaka hingga Selat Singapore mampu mencapai 120.000 kapal di tahun 2020.
Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara BUMN dan Badan Usaha dalam rangka melakukan percepatan rencana pembangunan kawasan pelabuhan yang bernilai sangat strategis di Indonesia.
“Kedepannya, Kemenko Marves akan mendorong swasta dan asosiasi terkait untuk berperan dalam pembangunan ekosistem transportasi maritim, terutama menjaga kestabilan dan keberlanjutan rantai pasok global untuk komoditas esensial,” pungkasnya.
Dalam kunjungan ini, Basilio Dias Araujo tak hanya berdiskusi dengan jajaran BPKS, namun juga dengan otoritas yang terlibat dalam jasa-jasa kepelabuhanan seperti KKP, Bea Cukai, Dinas Kesehatan, KPLP, BNPB, dan Pimpinan Kota Sabang.
Reporter: Ali L
