MASAKINI.CO – Organisasi masyarakat sipil pemerhati isu pengungsi dan pencari suaka Indonesia meminta jaminan pemerintah terhadap penyelamatan etnis Rohingya yang masuk perairan negara ini.
Pemerintah juga didesak untuk menghargai hak-hak pengungsi berdasarkan hukum baik lokal, nasional dan internasional.
“Desakan ini dilandasi dari tindakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dan TNI Angkatan Laut yang mencegah masuknya pengungsi etnis Rohingya ke perairan Indonesia,” kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh Azharul Husna, Kamis (26/10/2023).
Sepekan lalu TNI Angkatan Laut dan Pemerintah Lhokseumawe melakukan patroli terpadu menyikapi kedatangan 36 pengungsi Rohingya ke Aceh, tepatnya di Kabupaten Bireuen.
Menurut Husna, pihaknya menyorot pernyataan Danlanal Lhokseumawe, Kolonel Laut (P) Andi Susanto, yang menyatakan bakal menghalau pengungsi Rohingya jika masuk perairan Aceh.
Pernyataan Andi itu, dinilai organisasi masyarakat sipil, sangat tidak relevan dengan semangat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
“Perpres ini memberikan semangat adanya penerimaan negara untuk adanya akses mencari dan mendapatkan suaka sebagai sebuah bentuk perlindungan,” ujar Husna.
Selain itu, tutur Husna, dalam Perpres tersebut tak ada ketentuan untuk menghalangi atau mencegah pengungsi masuk ke wilayah Indonesia.
“Tindakan yang dilakukan TNI AL dan pemko Lhokseumawe itu sangat kami sayangkan karena tak menghargai hak manusia, dalam hal ini pengungsi Rohingya, untuk mencari suaka,” tegas Husna.
