MASAKINI.CO – Pemerintah terus menggenjot dua program strategis nasional yang saling terintegrasi, yakni pembentukan Koperasi Merah Putih dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keduanya dianggap sebagai pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
Di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, realisasi program Koperasi Merah Putih telah mencapai 100 persen di tingkat desa.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lombok Tengah, Ikhsan, menyampaikan bahwa 154 koperasi telah terbentuk di 154 desa dan kelurahan yang tersebar di 12 kecamatan.
“Pembentukan kelembagaan sudah tuntas. Saat ini tinggal proses pengesahan melalui penerbitan akta notaris,” ujar Ikhsan.
Program Koperasi Merah Putih sendiri merupakan salah satu instruksi prioritas dari pemerintah pusat. Menurut Ikhsan, pelaksanaan program ini wajib dijalankan oleh pemerintah daerah. Jika diabaikan, sanksinya cukup berat—hingga pemberhentian kepala daerah secara tidak hormat oleh pemerintah pusat.
Lebih lanjut, Ikhsan menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana yang akan dikelola koperasi tersebut. Setelah pengurus terbentuk, koperasi akan menyusun rencana bisnis dan rencana anggaran belanja (RAB) yang relevan dengan potensi masing-masing desa. Selain memperkuat ekonomi desa, koperasi ini juga ditugaskan mendukung pasokan kebutuhan pangan untuk program MBG.
“Semua kebutuhan masyarakat di desa bisa dipenuhi oleh koperasi ini. Mulai dari sektor pertanian, UMKM, pariwisata, hingga peluang bisnis lainnya. Ini akan sangat membantu program MBG yang dijalankan pemerintah pusat,” kata Ikhsan.
Sementara itu, dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis juga datang dari berbagai daerah lain. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Moh. Trizal Entengo, menegaskan bahwa program MBG menjadi strategi utama dalam membentuk generasi sehat dan cerdas. Dalam rapat koordinasi dengan sejumlah OPD, Trizal membahas penyiapan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi fasilitas pendukung pelaksanaan program MBG.
“Program ini harus dijalankan secara serius dan terintegrasi, dengan melibatkan petani lokal serta program pemberdayaan masyarakat. Ini bukan hanya soal makanan gratis, tapi soal investasi gizi untuk masa depan bangsa,” ungkap Trizal.
Di sisi lain, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi perhatian dalam menunjang keberhasilan program MBG. Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Linda, SST., M.Kes., mengungkapkan bahwa SDM di bidang gizi masih sangat terbatas. Rasio tenaga gizi saat ini sekitar 1 banding 30 hingga 35 orang.
Meski begitu, pihaknya terus berupaya memenuhi kebutuhan tersebut. Poltekkes Kemenkes Bengkulu saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru program D3 dan D4 Gizi hingga 14 Juni 2025.
“Program MBG juga menjadi peluang riset dan pengabdian masyarakat. Kami dorong alumni dan dosen untuk terlibat dalam pemantauan serta evaluasi program, seperti pengaruhnya terhadap prestasi belajar dan status kesehatan anak-anak,” jelas Linda.
Discussion about this post