MASAKINI.CO – Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) sebagai strategi baru untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Program ini hadir sebagai respons atas semakin kompleksnya tantangan pengendalian inflasi pangan, mulai dari perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga karakter komoditas pangan yang bersifat musiman, Kamis (12/2/2026).
Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali mengatakan pengendalian inflasi pangan tidak bisa lagi hanya berfokus pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi harus dilakukan melalui penguatan pasokan secara berkelanjutan.
BI, kata dia, berkomitmen mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi dengan pemerintah daerah.
“Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, memberdayakan petani, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Ricky dalam kegiatan GPIPS Wilayah Sumatera 2026 di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (11/2).
Secara nasional, inflasi pada 2025 tercatat sebesar 2,92 persen secara tahunan (year-on-year) dan masih berada dalam kisaran sasaran inflasi 2,5±1 persen. Namun, pada Januari 2026 inflasi meningkat menjadi 3,55 persen (yoy), terutama dipicu kelompok pangan bergejolak.
Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan pengendalian inflasi pangan agar tetap berada pada kisaran 3–5 persen sesuai arahan Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan, BI menyiapkan tiga strategi utama. Pertama, peningkatan produksi pangan khususnya hortikultura melalui penggunaan bibit unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam yang lebih terkoordinasi antarwilayah dan antarwaktu.
Kedua, memperlancar distribusi dan konektivitas antarwilayah guna menjaga stabilitas harga melalui efisiensi logistik dan optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) dengan dukungan BUMN logistik.
Ketiga, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui pemanfaatan data neraca pangan serta penguatan peran BUMD atau perusahaan pangan daerah sebagai offtaker.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan pentingnya inovasi digital dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengembangkan inovasi digital SiBenih serta Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) untuk membangun ekosistem pangan yang lebih kuat dan berdaya tahan.
“Sumatera Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional dan produsen beras terbesar ketiga nasional mendapatkan apresiasi nasional melalui penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia dalam mendukung pencapaian swasembada pangan nasional 2025,” kata Herman.
GPIPS merupakan penguatan dari program sebelumnya, yaitu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Program ini membawa tiga pembaruan utama, yakni penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan, pengendalian inflasi yang lebih komprehensif untuk stabilisasi harga jangka pendek, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas nasional.
Pelaksanaan GPIPS Sumatera 2026 juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) wilayah Sumatera. Dalam rapat tersebut, disepakati tiga langkah strategis, yaitu penguatan pengendalian inflasi menjelang hari besar keagamaan nasional melalui stabilisasi harga dan distribusi pasokan, antisipasi risiko cuaca ekstrem untuk menjaga produksi pangan, serta percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana.
Kegiatan GPIPS Sumatera 2026 menjadi pembuka rangkaian GPIPS Nasional yang selanjutnya akan digelar di wilayah Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi-Maluku-Papua, serta Kalimantan. Kegiatan ini turut diisi dengan dialog bersama petani dan pelaku UMKM, penyerahan bantuan sarana pertanian, business matching antara perbankan dan pelaku usaha, serta pemberangkatan distribusi komoditas pangan antarwilayah.
Ke depan, BI bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat sinergi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui mitigasi risiko cuaca ekstrem, peningkatan efisiensi logistik, serta pengurangan disparitas harga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Discussion about this post