Presiden dan Pemerintah Aceh Diminta Tuntaskan Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

MASAKINI.CO – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Aceh, Farhan Syamsuddin mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah Aceh untuk berkomitmen menuntaskan pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.

Farhan yang saat ini aktif mendampingi Komnas HAM RI mengatakan, pemulihan hak korban tidak hanya sebatas kompensasi materi, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis, sosial, dan pengakuan negara atas penderitaan para korban.

“Kami memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk benar-benar serius menyelesaikan pemulihan hak-hak para korban pelanggaran HAM berat. Ini bukan sekadar janji politik, tetapi persoalan kemanusiaan,” ujar Farhan, Senin (27/10/2025).

Ia menambahkan, banyak korban yang hingga kini masih hidup dalam kondisi trauma, stigma sosial, dan kesulitan ekonomi akibat dampak pelanggaran masa lalu. Karena itu, ia menilai pemerintah perlu menghadirkan langkah konkret yang memberikan keadilan bagi korban.

Selain pemerintah pusat, Farhan juga menyoroti tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam memastikan pelaksanaan program pemulihan berjalan efektif. Ia meminta agar pemerintah daerah tidak hanya menunggu kebijakan pusat, tetapi juga aktif mengawasi agar seluruh korban yang berhak mendapatkan haknya.

“Pemerintah Aceh harus memastikan program pemulihan berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan menjangkau seluruh korban tanpa terkecuali,” tegasnya.

Farhan juga mendorong Komisi XIII DPR RI untuk ikut mengawal proses tersebut agar berjalan transparan dan akuntabel. Ia menilai pengawasan dari lembaga legislatif penting untuk memastikan komitmen pemerintah tidak berhenti pada tataran wacana.

“Kami berharap Komisi XIII dapat menjadi mitra kritis pemerintah agar janji pemulihan tidak hanya menjadi formalitas,” katanya.

Desakan ini muncul di tengah harapan masyarakat agar mekanisme pemulihan non-yudisial yang pernah dijalankan pemerintah sebelumnya dapat dilanjutkan dan diperkuat di bawah kepemimpinan baru.

Farhan menegaskan, pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat merupakan tanggung jawab moral dan sejarah negara terhadap rakyatnya. “Negara harus hadir untuk memulihkan martabat para korban dan memberikan keadilan yang seutuhnya,” pungkasnya.