Koalisi Sipil Bantah Klaim Prabowo, Pemulihan Bencana Aceh Dinilai Belum Tuntas

MASAKINI.CO – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menilai klaim Presiden Prabowo Subianto terkait pemulihan bencana di Aceh yang disebut hampir mencapai 100 persen tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Koalisi tersebut menyebut pernyataan pemerintah bahwa warga tidak lagi tinggal di tenda pengungsian sebagai bentuk upaya sistematis untuk menyesatkan publik sekaligus menutupi lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra, khususnya Aceh.

“Klaim Presiden Prabowo pemulihan bencana di Aceh hampir 100 persen dan warga tidak lagi di tenda adalah upaya sistemis pemerintahan Prabowo membohongi publik,” tulis koalisi dalam siaran persnya, Senin (24/3/2026).

Koalisi menyatakan, klaim pemerintah tersebut telah muncul sejak awal bencana terjadi, mulai dari pernyataan bahwa Indonesia mampu menangani bencana di Sumatra hingga klaim terbaru mengenai kondisi Aceh yang dinilai hampir pulih sepenuhnya.

Mereka menilai narasi tersebut bukan sekadar kesalahan informasi, melainkan bagian dari upaya membangun citra keberhasilan pemerintah.

“Klaim itu adalah upaya Prabowo membohongi publik untuk menutupi klaim-klaim ‘kesuksesan’ rezimnya dalam penanganan bencana ekologis Sumatra,” demikian pernyataan koalisi.

Koalisi juga menyoroti dugaan rekayasa kondisi saat kunjungan presiden ke Aceh Tamiang.

“Bahkan pada kunjungan Prabowo untuk Shalat Idul Fitri di Aceh Tamiang, masyarakat dipaksa untuk keluar dari tenda pengungsi,” tulis mereka.

Menurut koalisi, kondisi di lapangan masih jauh dari klaim pemerintah. Banyak warga disebut belum mendapatkan hunian sementara dan masih bertahan di pengungsian. Selain itu, fasilitas umum seperti sekolah juga dilaporkan belum pulih sepenuhnya.

Koalisi turut mengkritik kinerja Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dinilai belum efektif, serta meminta pengawasan lebih serius dari DPR RI.

Sebagai langkah lanjutan, mereka mendesak pemerintah untuk menetapkan bencana ekologis di Sumatra sebagai bencana nasional guna mempercepat proses pemulihan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.