MASAKINI.CO – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPP dan PA) Aceh Besar, Fadhlan, menyebutkan saat ini terdapat 2.610 keluarga berisiko stunting di kabupaten tersebut.
Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga berisiko stunting juga masuk dalam kategori keluarga miskin, sehingga membutuhkan pendampingan intensif agar tidak melahirkan anak stunting baru.
“Mereka menjadi prioritas dalam program pencegahan agar tidak melahirkan generasi stunting baru,” ujar Fadhlan, Kamis (13/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memutus rantai risiko stunting sejak dalam kandungan melalui edukasi gizi, pendampingan keluarga, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan.
Melalui Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Pemerintah Aceh Besar menggerakkan seluruh potensi internal aparatur sipil negara (ASN), penyuluh KB, dan masyarakat untuk saling membantu keluarga berisiko. Bentuk dukungan dilakukan melalui pemberian bahan pangan bergizi, edukasi pola makan sehat, serta perbaikan sanitasi lingkungan.
Saat ini, upaya pendampingan dilakukan secara menyeluruh melalui 1.812 kader keluarga berisiko stunting yang tersebar di seluruh gampong di Aceh Besar. Para kader ini terdiri dari PKK, kader KB, dan bidan gampong, yang bertugas melakukan pendampingan ibu hamil, memantau tumbuh kembang anak, serta memastikan keluarga menjalankan pola hidup bersih dan sehat.
“Dari ibu hamil, balita, hingga pasangan usia subur, semua kami dampingi agar bisa mencegah stunting dari akar penyebabnya. Karena mencegah jauh lebih penting daripada mengobati,” tambahnya.
Fadhlan menjelaskan, kondisi keluarga berisiko biasanya disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti kekurangan gizi ibu hamil, pernikahan usia muda, sanitasi rumah tangga yang buruk, dan minimnya pengetahuan tentang gizi seimbang. Karena itu, pemerintah terus melakukan verifikasi dan validasi data untuk memastikan program bantuan dan edukasi tepat sasaran.
Berdasarkan data Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM) dari Posyandu, angka stunting di Aceh Besar kini berada di kisaran 16 persen, sementara hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan angka lebih tinggi, yakni sekitar 32 persen.
“Perbedaan data bukan masalah utama. Yang penting adalah bagaimana seluruh pihak bekerja bersama menurunkan angka tersebut. Kita ingin pastikan tidak lahir lagi anak-anak stunting di Aceh Besar,” ujarnya.
Selain pemberian makanan tambahan, pemerintah juga terus melakukan kegiatan penyuluhan, pembinaan kader, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pihak, termasuk PKK, Dinas Kesehatan, dan tokoh masyarakat.
“Pendekatan berbasis keluarga dan gampong menjadi kunci untuk memastikan setiap keluarga berisiko mendapat perhatian langsung,” tuturnya.
Discussion about this post