MASAKINI.CO – Akademisi dari Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh Dr. Effendi Hasan, menilai bentrok antara aparat TNI dan masyarakat sipil saat penyaluran bantuan kemanusiaan pada 25 Desember 2025 sebagai peristiwa yang mencederai prinsip dasar kemanusiaan.
Insiden tersebut terjadi ketika warga melakukan konvoi bantuan dengan membawa bendera Aceh di tengah situasi darurat bencana, Kamis (25/12/2025) kemarin.
Effendi menegaskan, dalam kondisi bencana, fokus utama seluruh pihak seharusnya tertuju pada keselamatan dan pemulihan korban, bukan pada perbedaan tafsir simbol atau miskomunikasi di lapangan.
Menurutnya, distribusi bantuan harus diposisikan sebagai ruang netral yang bebas dari ketegangan dan kecurigaan.
“Ketika penyaluran bantuan berubah menjadi konflik, maka substansi kemanusiaannya hilang. Yang paling dirugikan adalah korban bencana yang seharusnya segera mendapatkan pertolongan,” ujar Effendi dalam keterangannya, Jumat (26/12/2025).
Effendi yang juga sebagai pengamat politik Aceh, Ia menjelaskan bahwa aparat keamanan memiliki kewajiban menjaga ketertiban, namun pendekatan yang digunakan harus proporsional dan mengedepankan dialog.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki hak untuk mengekspresikan identitas kedaerahannya selama dilakukan secara damai dan tidak bersifat provokatif.
Effendi mengingatkan bahwa Aceh memiliki sejarah konflik panjang yang seharusnya menjadi pelajaran bersama. Miskomunikasi kecil, jika tidak dikelola dengan pendekatan humanis, berpotensi memunculkan kembali trauma lama di tengah masyarakat.
“Negara harus hadir sebagai pelindung dan pengayom, terutama saat warga sedang berada dalam kondisi rentan akibat bencana. Pendekatan keamanan semata tidak cukup tanpa sensitivitas sosial dan kearifan lokal,” katanya.
Ia menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan tidak boleh diseret ke dalam kepentingan politik maupun simbolik. Semua pihak, baik aparat, pemerintah daerah, maupun masyarakat sipil, diminta menahan diri dan memprioritaskan kepentingan korban bencana.
Dalam konteks ini, Effendi mendorong adanya evaluasi dan penguatan koordinasi lintas pihak agar proses penyaluran bantuan ke depan berjalan lebih tertib, aman, dan bermartabat.
Menurutnya, kemanusiaan harus menjadi titik temu semua pihak, bukan justru memunculkan ketegangan baru.
“Aceh sudah membayar mahal akibat konflik di masa lalu. Saat ini yang dibutuhkan adalah kejernihan berpikir dan kedewasaan bersama agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” pungkasnya.
Discussion about this post