Pemko Banda Aceh Bedah Kinerja OPD, Illiza Tekankan Layanan Publik Tepat Sasaran

MASAKINI.CO – Pemerintah Kota Banda Aceh mulai mengevaluasi menyeluruh kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) melalui Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2026 yang digelar di Aula Mawardi Nurdin, Balai Kota Banda Aceh, Senin (11/5/2026).

Rapat kerja tersebut menjadi forum evaluasi pembangunan sekaligus pemetaan persoalan layanan publik yang masih dihadapi pemerintah kota, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga digitalisasi pelayanan administrasi.

Kepala Bappeda Kota Banda Aceh, Dedy Fahrian, mengatakan evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah sepanjang 2025 sekaligus menyusun strategi pembangunan tahun 2026.

Menurutnya, sejumlah persoalan mendasar masih menjadi perhatian pemerintah kota, terutama terkait kualitas layanan dasar dan efektivitas program yang langsung menyentuh masyarakat.

“Rapat kerja ini menjadi bagian dari pengendalian pembangunan daerah sekaligus merumuskan langkah perbaikan agar target pembangunan lebih terukur,” ujar Dedy.

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menegaskan seluruh OPD tidak hanya fokus pada realisasi program dan anggaran, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia meminta evaluasi dilakukan secara objektif berbasis data, termasuk terhadap capaian SPM, IKU, dan SAKIP masing-masing perangkat daerah.

“Program yang dijalankan harus berdampak langsung bagi masyarakat, bukan hanya selesai secara administrasi,” kata Illiza.

Dalam forum tersebut, sejumlah OPD turut memaparkan persoalan yang masih dihadapi di lapangan. Dinas Pendidikan menyoroti pengawasan penerimaan murid baru dan penanganan pungutan liar di sekolah, sedangkan Dinas Kesehatan fokus pada pemerataan tenaga kesehatan serta peningkatan layanan deteksi dini penyakit.

Selain itu, persoalan validasi data bantuan sosial, keterbatasan SDM, penanganan bencana, ketertiban umum, hingga percepatan digitalisasi layanan administrasi kependudukan juga menjadi perhatian dalam rapat kerja tersebut.

Illiza meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi lintas sektor dan menghadirkan inovasi pelayanan agar target pembangunan dalam RPJM Kota Banda Aceh 2025–2029 dapat tercapai secara maksimal.