MASAKINI.CO – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam pemulihan dampak banjir dan longsor di Aceh meski bencana tersebut telah berlalu selama enam bulan.
Hal itu disampaikan Muzakir Manaf saat rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan pemulihan pascabencana bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).
Di hadapan pemerintah pusat, gubernur yang akrab disapa Mualem itu menyoroti kerusakan sektor pertanian dan infrastruktur dasar yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah daerah terdampak.
Menurutnya, banyak lahan persawahan yang belum dapat kembali dimanfaatkan oleh petani akibat kerusakan yang ditimbulkan banjir dan longsor. Selain itu, jaringan irigasi, jembatan, serta akses jalan juga masih membutuhkan penanganan serius.
“Yang paling urgen masalah sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, dan jembatan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tak terjadi luapan banjir saat hujan datang,” kata Mualem.
Ia menyebut persoalan sungai menjadi salah satu titik krusial yang harus segera ditangani karena berpengaruh langsung terhadap risiko banjir di masa mendatang. Normalisasi dan pembenahan aliran sungai dinilai penting untuk melindungi kawasan permukiman serta lahan pertanian masyarakat.
Mualem menegaskan percepatan pemulihan pascabencana membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah pusat agar berbagai kerusakan yang masih tersisa dapat segera ditangani.
“InsyaAllah kita kerja sama antara pusat dan Pemerintah Aceh, ini tugas kita agar penanganan sempurna, guna membangun yang sudah rusak dan hilang,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan berdasarkan hasil analisis Satgas Nasional, sebanyak 10 dari 18 kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh telah kembali berfungsi normal.
Pemerintah pusat, kata Tito, juga telah menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp371 miliar untuk rehabilitasi sektor pertanian, termasuk perbaikan sawah, jaringan irigasi, dan lahan terdampak bencana.
“Dari hasil analisis tim satgas nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang fungsional. Kami juga sudah menyiapkan dukungan anggaran untuk percepatan pemulihan,” kata Tito.
Meski demikian, Pemerintah Aceh menilai percepatan rehabilitasi infrastruktur dan sektor pertanian tetap menjadi prioritas utama agar aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali pulih sepenuhnya.
Discussion about this post