MASAKINI.CO – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menilai penanganan dampak bencana ekologis di Aceh belum sepenuhnya tuntas. Sejumlah persoalan seperti banjir berulang, kerusakan infrastruktur, hingga terganggunya sumber ekonomi masyarakat masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak.
Puluhan massa aksi menyampaikan pernyataan sikap di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (14/8/2026). Mereka mendesak pemerintah mempercepat proses pemulihan dengan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi.
Koordinator Lapangan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Ahmad Maulidin, mengatakan sejumlah wilayah di Aceh masih menghadapi dampak bencana yang terjadi beberapa bulan terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan proses pemulihan masih membutuhkan perhatian serius.
“Bencana ekologis Sumatra belum berakhir, bencana masih berlangsung hingga saat ini. Dalam beberapa bulan ini seperti di Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara masih banjir, bahkan kabar terbaru tadi malam di Aceh Barat Daya juga sedang banjir,” ujar Ahmad.
Ia menyebutkan, persoalan serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain di Pulau Sumatra, seperti Sumatera Utara, Tapanuli, dan Padang. Menurutnya, kejadian banjir yang kembali muncul menunjukkan pemulihan kawasan terdampak perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya penanganan darurat.
Ahmad menilai sejumlah kebutuhan dasar masyarakat hingga kini masih menjadi persoalan, mulai dari pembersihan material lumpur, normalisasi sungai, pemulihan lahan pertanian, hingga ketersediaan air bersih.
“Hampir sembilan bulan bencana ekologis ini terjadi, tapi penanganannya bertahan di tempat. Pembersihan lumpur tidak maksimal, sungai masih dangkal, sawah dan kebun sebagai sumber ekonomi masyarakat belum tertangani, air bersih sulit,” katanya.
Selain persoalan lingkungan dan ekonomi, koalisi juga menyoroti kondisi infrastruktur serta fasilitas publik yang belum sepenuhnya pulih. Mereka menyebut masih terdapat masyarakat yang menunggu kepastian hunian tetap, sementara sejumlah aktivitas pendidikan masih berlangsung dengan keterbatasan fasilitas.
“Hunian sementara seadanya, hunian tetap belum ada, sekolah masih tenda, anak-anak masih menggunakan akses sling, jembatan dan jalan masih rusak,” ujar Ahmad.
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana meminta pemerintah memastikan pemulihan pascabencana berjalan lebih cepat dan terarah. Menurut mereka, rehabilitasi tidak hanya menyelesaikan kerusakan fisik, tetapi juga harus mengembalikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Ahmad menegaskan, masyarakat membutuhkan kepastian agar dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal setelah terdampak bencana ekologis yang berkepanjangan.
Discussion about this post