MASAKINI.CO
No Result
View All Result
Sabtu, November 21, 2026
  • Beranda
  • News
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Olahraga
  • Cerita
  • Foto
  • Video
No Result
View All Result
  • Beranda
  • News
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Olahraga
  • Cerita
  • Foto
  • Video
No Result
View All Result
MASAKINI.CO
Home Daerah

68 Mukim di Aceh Besar Diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat

Redaksi by Redaksi
7 Oktober 2026
in Daerah
0

Wakil Bupati Aceh Besar Drs H Syukri A Jalil sampaikan sambutan sekaligus membuka FGD pemerintah dalam Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (6/10/2026). | Foto: MC Aceh Besar

Share on FacebookShare on Twitter

MASAKINI.CO – Sebanyak 68 mukim di Kabupaten Aceh Besar telah diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kini mendorong agar pengakuan tersebut tidak berhenti pada status administratif, tetapi berlanjut pada perlindungan hak masyarakat adat dalam pembangunan daerah.

Wakil Bupati Aceh Besar Drs. Syukri A. Jalil mengatakan pemerintah perlu memastikan pengakuan masyarakat hukum adat diikuti langkah yang jelas dan dapat dilaksanakan.

RelatedPosts

Pemulihan Bencana Belum Tuntas, Banjir Kembali Berdampak pada 25 Ribu Warga Aceh

15 Tahun Bangun Sistem Sanitasi, Banda Aceh Jadi Tempat Belajar Daerah Lain

Aceh Besar Susun Roadmap Kebudayaan dan Sejarah, Libatkan Berbagai Pemangku Kepentingan

“Yang kita harapkan dari forum ini tentu bukan hanya diskusi, tetapi bagaimana hasil pembahasannya dapat melahirkan rekomendasi yang jelas dan bisa kita tindaklanjuti,” kata Syukri saat membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang percepatan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Selasa (6/10/2026).

Menurut Syukri, masyarakat hukum adat berkaitan dengan berbagai kepentingan, termasuk pemerintahan, pertanahan, lingkungan hidup, sosial, ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya.

Karena itu, pemerintah daerah perlu melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah serta lembaga adat dan masyarakat di tingkat mukim dalam menyusun kebijakan.

“Kita perlu membangun sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat dan masyarakat di tingkat mukim. Kebijakan yang kita susun harus benar-benar melihat kondisi serta kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Kasubdit Kehutanan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemda I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dyah Sih Irawati, mengatakan pemerintah daerah memiliki posisi penting dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat.

Proses tersebut meliputi identifikasi, inventarisasi, verifikasi, validasi hingga penyusunan rekomendasi dan produk hukum.

Dyah menyebut Aceh Besar telah memiliki sejumlah regulasi yang menjadi dasar pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, yakni Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2022, Qanun Nomor 8 Tahun 2009 serta Keputusan Bupati Nomor 224 Tahun 2024.

“Berdasarkan keputusan ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar secara resmi mengakui dan melindungi 68 mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum adat,” kata Dyah.

Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kasmita Widodo mengapresiasi kerja sama yang dibangun dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam memperkuat pengakuan wilayah adat, hutan adat dan hak masyarakat.

Ia berharap pengakuan tersebut dilanjutkan dengan penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola wilayah dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Syukri mengatakan hasil FGD diharapkan dapat menyatukan data, kebijakan dan program lintas sektor sehingga langkah pemerintah terhadap masyarakat hukum adat memiliki arah yang jelas.

“Harapan kita, apa yang dibahas hari ini benar-benar bisa menjadi langkah konkret untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat adat dan mendukung pembangunan Aceh Besar yang tetap menghargai adat serta kearifan lokal,” katanya.

FGD tersebut merupakan bagian dari Program Percepatan, Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Aceh Besar dan dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama para pihak terkait.

Kegiatan turut dihadiri Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar H Anwar Ahmad SEAk, para imum mukim, BRWA, mitra pembangunan serta sejumlah kepala OPD terkait.

Tags: 68 mukimAceh BesarBRWAmasyarakat hukum adatPemerintah Aceh Besarperlindungan adatSyukri A Jalil
Previous Post

Aceh Diminta Berhenti Jual Komoditas Mentah, Hilirisasi Jadi Arah Baru Ekonomi

Next Post

Pemerintah Setujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Masuk Pembicaraan Tingkat II

Related Posts

Polisi Tangkap Tiga Terduga Pelaku Curanmor, Motor Dijual ke Medan

by Redaksi
14 November 2026
0

MASAKINI.CO – Polresta Banda Aceh mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di area parkir SD Al-Azhar, Desa Lamgugob,...

8.000 Batang Ganja Seberat Empat Ton Dimusnahkan di Pegunungan Aceh Besar

by Redaksi
11 November 2026
0

MASAKINI.CO - Tim gabungan memusnahkan sekitar 8.000 batang tanaman ganja di dua titik lahan seluas tiga hektare di Gampong Pulo,...

234 Keuchik Aceh Besar Akan Ikuti Retret, Dibekali Pengelolaan Dana Desa hingga Antikorupsi

by Riska Zulfira
7 November 2026
0

MASAKINI.CO – Sebanyak 234 keuchik di Aceh Besar yang dilantik pada 2025 akan mengikuti kegiatan retret di Kota Jantho pada...

Next Post

Pemerintah Setujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Masuk Pembicaraan Tingkat II

Usia Senja Tak Jadi Batas, Lima Lansia di Aceh Besar Raup Penghasilan dari Ayam Kampung

Discussion about this post

CERITA

Perempuan Memimpin, Belajar dari Rahmah El Yunusiyah hingga Kebijakan Kemenag

20 November 2026

Toleransi dan Keberagaman dari Lampu Berbeda Pancarkan Cahaya yang Sama

18 November 2026

Liburan Akhir Tahun: Perjalanan Pulang dan Makna Kepedulian

16 November 2026

Menuntaskan Rasa Penasaran di Kediaman Jokowi yang Tak Pernah Sepi

15 November 2026

TERPOPULER

Plugin Install : Popular Post Widget need JNews - View Counter to be installed
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Privacy

Copyright © 2025 - masakini.co

No Result
View All Result
  • Daerah
  • News
  • Nasional
  • Internasional
  • Olahraga
  • Cerita
  • Foto
  • Video

Copyright © 2025 - masakini.co