MASAKINI.CO – Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. MPR selanjutnya menyiapkan tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran.
Surat tersebut diserahkan langsung oleh Gibran kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Muzani membenarkan bahwa surat serupa juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Muzani, mengutip infopublik.id, Jumat (13/11/2026).
Muzani mengatakan, surat tersebut menyatakan Gibran berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri. Namun, tidak ada alasan khusus yang dicantumkan dalam surat pengunduran diri tersebut.
Setelah menerima surat itu, pimpinan MPR menggelar rapat dan menyepakati pelaksanaan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Rapat gabungan tersebut akan membahas empat agenda terkait proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Pertama, menentukan jadwal sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan. Kedua, menyepakati surat kepada Presiden Prabowo agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.
Agenda berikutnya adalah membentuk tim verifikasi berkas calon yang diajukan Presiden serta tim ad hoc untuk menyiapkan rancangan Ketetapan MPR.
Muzani menjelaskan, berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk mengisi jabatan Wakil Presiden yang kosong. Presiden kemudian mengajukan dua nama calon untuk dipilih melalui sidang MPR.
Sebelumnya, Gibran tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.16 WIB dengan membawa map putih. Ia diterima Muzani bersama sejumlah Wakil Ketua MPR.
Pengunduran diri tersebut berlangsung di tengah proses politik di DPR terkait polemik dokumen pendidikan Gibran. Sehari sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan jumlah pengusul telah melampaui syarat minimal 25 anggota DPR dari lintas fraksi. Usulan tersebut selanjutnya diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR.
Sebelumnya, Gibran juga menyatakan akan mengikuti saran Presiden Prabowo untuk memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, termasuk dengan membawa dokumen pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Adapun mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Discussion about this post