MASAKINI.CO – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Menurutnya, tidak diperlukan pejabat sementara untuk mengisi posisi tersebut ataupun pengalihan kewenangan kepada triumvirat saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Yusril menjelaskan, secara konstitusional tugas utama Wakil Presiden adalah membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, ketika jabatan Wakil Presiden kosong, Presiden tetap dapat menjalankan seluruh kewenangannya secara langsung.
“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden,” ujar Yusril, mengutip infopublik, Sabtu (14/11/2026).
Ia juga menegaskan, kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta membuat tugas kepresidenan beralih kepada triumvirat yang terdiri atas Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Menurut Yusril, Presiden tetap dapat memimpin pemerintahan meskipun berada di luar negeri. Koordinasi dengan jajaran kabinet dapat dilakukan melalui teknologi komunikasi, sementara setiap menteri tetap menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing.
Yusril menambahkan, dalam sistem pemerintahan Indonesia, Wakil Presiden juga tidak memiliki kewenangan mandiri untuk mengambil keputusan strategis tanpa mandat Presiden. Keputusan pemerintahan tetap berada dalam kewenangan kepala negara.
“Karena Wakil Presiden pun, kalaupun ada di dalam negeri, dia tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan Wakil Presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita,” katanya.
Pernyataan Yusril tersebut disampaikan menyusul diterimanya surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
MPR menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak surat tersebut diterima. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Discussion about this post