MASAKINI.CO – Hasil monitoring dan evaluasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Banda Aceh belum berjalan baik.
Kesimpulan itu merupakan hasil pemantauan dan evaluasi Transparansi Internasional Indonesia (TII) bersama Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA).
Kepala SAKA, Mahmudin menyebutkan pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi sejak 19 sampai 20 Februari 2020.
Kegiatan itu melibatkan pemerintah, asosiasi pengusaha, masyarakat dampingan, LSM dan rekanan.
Fokus monitoring dan evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ). Kemudian perizinan (OSS) serta Kepegawaian.
“Hasil monev yang kita lakukan, Stranas PK belum berjalan baik sesuai harapan arah kebijakan nasional,” kata Mahmudin.
Menurutnya penyebabnya masih kurang sosialisasi oleh pemerintah pusat tentang Stranas PK ke pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Sehingga, kata Mahmudin, banyak lembaga yang belum mengetahui tentang keberadaan Stranas PK. Bahkan, jika dilihat selama ini, ada pemerintah yang sudah menerapkan aksi itu, tetapi mereka tidak sadar telah mendukung kebijakan nasional tersebut.
“Karena selama ini banyak institusi dan masyarakat belum tau apa itu Stranas PK. Peran pemerintah Pusat mensosialisasikan Stranas PK ini masih kurang,” ujarnya.
Mahmudin menjelaskan, Stranas PK ini merupakan arah kebijakan nasional dalam rangka pencegahan korupsi yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018.
Adapun yang terlibat didalamnya yakni 27 Kementerian, 34 Pemerintah Provinsi, 24 lembaga dan 514 pemerintah kabupaten/kota se Indonesia.
Dirinya berharap, Wali Kota Banda Aceh harus mengambil langkah yang lebih konkrit menindaklanjuti beberapa temuan guna akselerasi pencapaian target stranas PK. Skema insentif dissentif bagi ASN perlu dilakukan.[]
