Pemerintah Pastikan Tangga Tersisa di Bekas Rumoh Geudong Tak Dihancurkan

Sisa bangunan dan lokasi Rumoh Geudong usai diratakan tanah. (foto: dok KontraS Aceh)

Bagikan

Pemerintah Pastikan Tangga Tersisa di Bekas Rumoh Geudong Tak Dihancurkan

Sisa bangunan dan lokasi Rumoh Geudong usai diratakan tanah. (foto: dok KontraS Aceh)

MASAKINI.CO – Pemerintah telah meratakan sisa bangunan Rumoh Geudong yang menjadi salah satu saksi bisu sejarah pelanggaran HAM berat di Aceh. Sisa bangunan itu diratakan terkait dengan kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan melakukan kick-off penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial, pada Selasa (27/6/2023) besok.

Saat ini di lokasi Rumoh Geudong hanya tersisa tangga. Pro kontra terjadi saat pemerintah meratakan tanah lokasi Rumoh Geudong yang rencananya bakal dibangun mesjid.

“Keliru jika asumsi beredar pemerintah akan melenyapkan bekas Rumoh Geudong, justeru bekas tangga Rumoh Geudong akan dijadikan monumen sebagai salah satu bentuk penyelamatan situs tragedi pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di sana saat DOM berlangsung,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, Senin (26/6/2023).

Selain itu, tutur Muhammad MTA, secara khusus monumen mini yang pernah dibangun oleh komponen sipil yang berada di luar perkarangan Rumoh Geudong, akan dipindahkan dekat tangga Rumoh Geudong yang akan dijadikan monumen.

Presiden disebut berkeinginan mendirikan mesjid di lokasi Rumoh Geudong, selain dapat digunakan oleh masyarakat umum, sarana ini diharap juga dapat mengkoneksikan para korban.

“Semisal untuk kegiatan peringatan tahunan sesuai kultur keacehan yang kental dengan syariat Islam,” ujarnya.

Muhammad MTA mengatakan hal positif seperti ini harus dipahami bersama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam mengawal ingatan masyarakat dan korban, demikian juga negara sebagai kesadaran agar hal serupa tidak pernah lagi terjadi di masa depan, dimana pun dan kapanpun terutama di Aceh sendiri.

Menurutnya, dengan dipilihnya lokasi Rumoh Geudong sebagai tempat kick-off penyelesaian pelanggaran HAM secara non-yudisial, justeru ini salah satu bentuk kepedulian negara dalam menyelamatkan situs-situs penting terkait pelanggaran HAM berat.

“Sejauh ini, demikianlah itikad baik yang sedang dijalankan, tentu belum ada kesempurnaan. Maka mari kita sama-sama memberikan masukan kepada Pemerintah, agar hal ini benar-benar memberikan dampak yang benar2 baik dan berkeadilan. Misalnya ada pojok museum di lokasi tersebut sebagai wadah edukasi bagi masyarakat atas tragedi yang pernah terjadi,” pungkasnya.

TAG

Bagikan

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar

Berita Terbaru

Berita terpopuler

Add New Playlist