MASAKINI.CO – Unit Tipikor Satreskrim Polresta Banda Aceh terus melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas PUPR Kota Banda Aceh, Muhammad Yasir, usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi, Senin (7/8/2023).
Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadillah Aditya Pratama menyampaikan, tersangka Yasir membenarkan bahwa dirinya telah mengelola anggaran pengadaan tanah lahan Zikir Nurul Arafah Islamic Center di Gampong Ulee Lheue, Meuraxa, untuk kepentingan publik tahun 2018 dari dana APBK di Dinas PUPR Kota Banda Aceh sebesar Rp3.37 miliar, dan telah terealisasi sebesar Rp3.25 miliar.
Selain itu, dia juga membenarkan telah melakukan proses pengukuran oleh pihak BPN Kota Banda Aceh dan penilai harga oleh pihak KJPP. Atas dasar kegiatan tersebut yang mana ada 14 persil tanah yang diukur dan dinilai.
Katanya, dari 14 persil tanah hanya 9 persil yang diproses pembayaran sehingga dari 9 persil terdapat 3 persil tanah yang menerangkan tanah milik Gampong dengan alas hak SKT dan sporadik.
“Setelah itu dilakukan pengukuran dan penilaian serta dilakukan pengumpulan dokumen dari pihak warga tanahnya terkena pembebasan untuk dilakukan verifikasi,” ujarnya.
Dikatakan Fadillah, saat proses verifikasi dokumen tersebut, oleh PPTK yaitu yang bersangkutan tidak melakukan tugas dan kewenangannya. Dimana seharusnya 3 persil tanah milik Gampong tersebut dilakukan dengan cara tukar menukar (mencarikan tanah pengganti).
“Apabila tidak ada tanah pengganti maka boleh dibayarkan dengan uang yaitu dibayarkan ke rekening Gampong namun akibat kesengajaannya PPTK sehingga terjadi pembayaran ke rekening pribadi kepada DD dan RR,” jelas Fadillah.
Sementara itu, tersangka DD dan DR sudah diamankan beberapa waktu lalu, kini berkas perkaranya sudah tahap I yang diserahkan oleh Penyidik kepada JPU pada tanggal 31 Juli 2023 lalu.
Polisi terus melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Yasir, dan kini keberadaan tersangka di Polresta Banda Aceh hampir 24 jam.
Akibat perbuatannya tersebut, ia terbukti melanggar ketentuan Perpres RI No.148 THN 2015 atas perubahan keempat dari Perpres RI No.70 THN 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Permendagri No.1 THN 2016 tentang pengelolaan Aset Desa.
