MASAKINI.CO – Zulfadhli telah resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh sisa masa jabatan periode 2019-2024, usai dilantik pada Kamis siang (19/10/2023).

Usai dilantik dan disumpah, Zulfadhli di-peusijuek (tepung tawar) oleh Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar. Tak lupa wali juga membisikkan beberapa pesan kepada Zulfadhli.

Wali Nanggroe meminta Ketua DPR Aceh yang baru melaksanakan implementasi butir-butir MoU Helsinki dan pasal-pasal dalam UUPA.

“Apa yang belum selesai harus diselesaikan. Harus menjadi fokus, karena itu adalah batu pijakan perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka,” kata Malik Mahmud.

Malik mengatakan kepada Zulfadhli jika hal tersebut diimplementasi secara maksimal, MoU Helsinki dan UUPA adalah kesempatan besar bagi Aceh untuk membangun dalam segala bidang.

“Dampak positif yang akan diraih bukan untuk Aceh, tapi juga untuk Indonesia,” ujarnya.

“Kalau ekonomi Aceh bagus, akan ikut memperkuat ekonomi Indonesia. Untuk kesekian kalinya Aceh akan dapat memberikan kontribusi untuk Indonesia,” tambah Malik.

Ia juga berpesan agar Ketua DPR Aceh membangun sinergitas dengan berbagai pihak, khususnya dengan Pemerintah Aceh dan jajarannya demi kemajuan pembangunan di Aceh

“Harus solid dalam memperjuangkan kepentingan Aceh,” ujar Wali Nanggroe Aceh.