Laporan DJPb, Realisasi Penerimaan Kepabeanan Capai 49,82 Miliar

MASAKINI.CO – Kinerja APBN Regional Aceh mengalami defisit regional Rp8,36 triliun. Kemenkeu mencatat hingga 31 Maret 2024 total pendapatan Rp1,39 triliun atau 21,41 persen, sementara total belanja Rp9,75 triliun atau 20,04 persen.

Menurut Kakanwil DJPb, Izharul Haq pada periode itu kinerja pendapatan ditopang penerimaan pajak yang tercatat Rp997,48 miliar, terealisasi 15,70 persen dari target APBN tahun 2024.

Ia menjelaskan penerimaan tersebut ditopang dominan dari pembayaran wajib pajak sektor-sektor yang terkait belanja APBD dan APBN. Pembayaran itu dari Wajib Pajak Instansi Pemerintah, peningkatan setoran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, serta PPN/PPnBM.

Sementara itu, realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai tercatat Rp49,82 miliar, terealisasi sebesar 26,24 persen dari target APBN tahun 2024. Penerimaan didorong oleh kinerja signifikan dari sektor Cukai 455,75 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) dan Bea Masuk 310,26 persen (YoY).

Di sisi belanja negara per 31 Maret 2024 mencapai Rp9,75 triliun atau mengalami ekspansi 19,61 persen secara YoY. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mengalami peningkatan secara YoY didorong pertumbuhan seluruh komponen belanja, terutama belanja pegawai.

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 18,69 persen terutama pada penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Desa.

Untuk APBD (konsolidasi), sampai dengan 31 Maret 2024 pendapatan mencapai Rp4,82 triliun (12,88 persen), belanja senilai Rp2,91 tiliun (7,48 persen) dan net pembiayaan daerah tercatat Rp1,21 triliun, sehingga akumulasi SiLPA Rp3,12 triliun.

Kontribusi TKD terhadap pendapatan APBD sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp3,98 triliun (netto) atau 82,74 persen dari total pendapatan APBD.

“Kanwil Ditjen Perbendaharaan terus melakukan monitoring pada belanja Proyek Strategis Nasional (PSN) dan dukungan Pekan Olahraga Nasional (PON),” kata Izharul Haq dalam keterangannya.

Data-data tersebut telah disampaikan pada rapat Asset dan Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh.