MASAKINI.CO – Elemen pemberdayaan masyarakat sipil menyerahkan 161 dokumen yang menjadi titik penyiksaan masa lalu dalam kurun waktu 1989 hingga 2005 ke Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

Dokumen tersebut merupakan penelusuran dan verifikasi situs penyiksaan yang dilakukan di 12 kabupaten/kota di Aceh oleh Asia Justice and Rights (AJAR), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, LBH Banda Aceh dan PASKA Aceh sepanjang tahun 2022.

Wakil Direktur KontraS Aceh, Fuadi Mardhatillah menyebutkan dokumen ini direkam di berbagai lokasi yang pernah dijadikan sebagai tempat penyiksaan seperti, pos statis, pos sementara, rumah warga, hingga meunasah serta fasilitas publik lainnya.

Tujuannya agar situs korban konflik menjadi data terpadu dan diverifikasi secara resmi oleh pemerintah.

“Kita melakukan penelusuran titik-titik Aceh Besar, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Timur, Bireuen, Banda Aceh, Lhokseumawe, Aceh Jaya, Aceh Barat, Bener Meriah, dan Aceh Tengah,” sebut Fuadi di Kantor KKR Aceh, Rabu (26/6/2024).

Ia menjelaskan, 161 dokumen yang diserahkan itu diharapkan mampu digunakan untuk memulihkan para korban dan keluarga korban. Apalagi sebagian lokasi itu memang tidak banyak masyarakat yang tau.

Sementara itu, Indonesia Program Manager AJAR, Mulki Makmum, mengatakan penelusuran yang ditemukan tersebut tak hanya menyerang fisik namun juga mental dan seksual.

Teruntuk ini, kata dia, banyak ditemukan di bagian pesisir Timur. Karena wilayah tersebut sulit ditemukan informasi konflik dahulu.

“Dengan dokumen ini kita berharap para korban dapat pulih, dan hal serupa tak lagi terjadi,” pungkasnya.