MASAKINI.CO – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dengan bangga mengumumkan pencapaian luar biasa dalam penilaian kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional Tahun 2023. Kemenko Marves berhasil meraih nilai sempurna 100, menempatkannya dalam kategori tertinggi, yaitu EKA ACALAPATI.
Kepala Biro Hukum Kemenko Marves, Rahayu, yang secara langsung hadir mewakili Kemenko Marves dalam menerima penghargaan. “Dengan penuh rasa syukur dan bangga, saya atas nama seluruh Tim Biro Hukum Kemenko Marves menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Hukum dan HAM dan Pusat JDIHN atas penghargaan Terbaik I Tingkat Kementerian JDIHN Awards 2024. Penghargaan ini merupakan penghargaan ke-5 kali yang telah diterima oleh Kemenko Marves,” kata ungkap Rahayu dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim JDIH Kemenko Marves serta dukungan dari Menteri Koordinator beserta jajaran pimpinan di Kemenko Marves dan seluruh Tim Biro Hukum Kemenko Marves.
“Ke depan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta inovasi dalam penyediaan dokumentasi dan informasi hukum di bidang kemaritiman dan investasi yang cepat, mudah, dan akurat. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan, dan semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk meraih pencapaian yang lebih gemilang di masa mendatang,” tambah Rahayu.
Rahayu menjelaskan kategori EKA ACALAPATI merupakan penghargaan tertinggi dalam penilaian kinerja JDIHN, yang diberikan kepada Anggota JDIHN dengan nilai antara 76 hingga 100. Penamaan kategori ini diambil dari Bahasa Sansekerta, di mana “Eka” berarti pertama dan “Acalapati” berarti paling tinggi, yang mencerminkan posisi tertinggi yang dapat dicapai dalam pengelolaan JDIH.
“Penilaian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan kinerja anggota JDIHN dengan memastikan bahwa dokumen dan informasi hukum dikelola sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, inovasi dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum juga menjadi salah satu aspek penilaian yang krusial,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa masyarakat yang berbudaya hukum merupakan tujuan penting bagi Indonesia, yang dapat diwujudkan melalui penegakan hukum berkualitas, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, JDIHN berperan penting sebagai penyedia dokumen dan informasi hukum yang valid, terpercaya, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.
Keberhasilan Kemenko Marves meraih nilai sempurna dalam penilaian ini tidak hanya merupakan pengakuan atas dedikasi dan komitmen dalam pengelolaan JDIH, tetapi juga sebagai motivasi untuk terus meningkatkan inovasi dan pelayanan publik. “Kemenko Marves akan terus berkomitmen dalam mengelola JDIH dengan seoptimal mungkin, memastikan bahwa seluruh informasi hukum yang disajikan akurat, lengkap, dan dapat diandalkan,” terangnya.
Atas penghargaan ini, sambungnya, Kemenko Marves berharap dapat menjadi contoh bagi instansi lain dalam pengelolaan JDIH dan terus berkontribusi dalam meningkatkan literasi hukum di Indonesia. Semoga prestasi ini dapat memotivasi seluruh Anggota JDIHN untuk terus memberikan yang terbaik dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di masa mendatang.
Sementera itu, Menteri Hukum dan HAM melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Widodo Ekatjahjana, menekankan pentingnya literasi hukum sebagai prioritas nasional. “Literasi hukum masih menjadi tantangan di banyak negara. Kurangnya akses terhadap informasi hukum, pendidikan hukum, dan budaya yang tidak mendorong kepedulian terhadap hukum menjadi faktor rendahnya literasi hukum. Maka, upaya untuk meningkatkan literasi hukum harus menjadi prioritas bagi setiap negara,” ujar Widodo.
Discussion about this post