Koalisi Sipil Pemantau Pilkada Aceh: Sosialisasi Anti Politik Uang Masih Minim

MASAKINI.CO – Koalisi Sipil Pemantau Pilkada Aceh menemukan beberapa titik krusial yang harus mendapatkan perhatian dan menjadi fokus utama pemantauan di Aceh

Perwakilan dari koalisi, Destika Gilang mengungkapkan adanya tren baru praktik politik uang di Banda Aceh yang semakin sulit dilacak. Menurutnya, praktik ini kini menggunakan metode digital, menggantikan cara-cara tradisional yang biasa terjadi pada serangan fajar.

“Jika dulu praktiknya terjadi saat subuh, sekarang praktik itu beralih menggunakan uang elektronik, nama pemilih sudah tercatat lalu mereka tinggal datang ke counter tertentu untuk mengambil uangnya,” kata Destika Gilang dalam konferensi pers di Sekber Wartawan, Selasa (26/11/2024).

Tidak hanya uang, kata dia pemberian sembako juga mengalami perubahan metode serupa. Gilang menyebut Banda Aceh kini berada dalam kondisi darurat politik uang, dengan tingkat kasus yang cukup tinggi.

Ia menekankan pentingnya pengawasan dari berbagai pihak, mulai dari penegak hukum, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat.

“Jika praktik ini dibiarkan, maka kita akan melahirkan pemimpin yang membeli suara rakyat,” tegasnya.

Ia mengatakan praktik politik uang bahkan mulai terjadi pada minggu tenang menjelang hari pemilihan. Gilang menilai pengawasan terhadap politik uang di Banda Aceh masih lemah.

Ia juga mengkritik minimnya sosialisasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) Kota Banda Aceh terkait gerakan anti-politik uang.

“Spanduk atau kampanye tentang tolak politik uang saja hampir tidak terlihat di desa-desa, padahal ini hal mendasar,” katanya.

Dengan demikian, koalisi sipil pemantau Pilkada mengajak seluruh elemen masyarakat terutama penegak hukum, penyelenggara pemilu, dan warga, untuk bekerja sama memberantas politik uang.